Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Pemerataan Pendapatan

Oleh karena strategi pembangunan yang dipakai adalah redistribution with growth ' yang berarti pemerataan lebih menjadi prioritas dibanding pertumbuhan ekonomi.

“Untuk Indonesia jargon pemerataan pembangunan harus direalisasikan untuk menjamin dan memastikan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Laporan terbaru World Inequality Report 2026 menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia masih berada pada level tinggi. Kuatnya cengkeraman oligarki turut berkontribusi terhadap ketimpangan itu.

Dalam laporan itu ketimpangan di Indonesia tak banyak berubah dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 10 persen kelompok teratas menerima sekitar 46 persen dari total pendapatan, sementara 50 persen kelompok terbawah hanya menerima 14 persen. Konsentrasi kekayaan bahkan lebih timpang. Sebanyak 10 persen orang terkaya menguasai sekitar 59 persen total kekayaan, sedangkan 1 persen teratas menguasai 20 persen.

Kesenjangan pendapatan antara 10 persen teratas dan 50 persen terbawah turut melebar dari 25 poin pada 2014 menjadi 33 poin pada 2024. Laporan itu tersebut menunjukkan meningkatnya disparitas kesejahteraan antarkelompok.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian mengatakan kenaikan harga minyak global imbas perang menambah kesenjangan dan akses orang miskin mendapatkan energi.

Dalam kesempatan lain, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menyebut kritik Paus tersebut memiliki dasar kuat dalam berbagai laporan ekonomi internasional.

Menurut Aloysius, data dalam World Inequality Report 2026 menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dunia semakin timpang. Secara teoritis, pendapatan global setara dengan sekitar 1.200 euro per bulan per orang, namun dalam praktiknya hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi. Sekitar 10 persen kelompok terkaya menguasai 53 persen pendapatan global, sementara 50 persen populasi terbawah hanya memperoleh sekitar 8 persen.

Ketimpangan tersebut juga terlihat dari sisi kepemilikan kekayaan. Aloysius mengungkapkan bahwa 10 persen orang terkaya menguasai 75 persen total kekayaan dunia, sedangkan separuh populasi terbawah hanya memiliki sekitar 2 persen. Bahkan, sekitar 60 ribu individu terkaya di dunia memiliki kekayaan tiga kali lipat lebih besar dibandingkan gabungan 4 miliar orang di lapisan terbawah.

Ketimpangan jelasnya tidak semata-mata terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari kebijakan politik dan institusional, seperti sistem perpajakan dan minimnya investasi publik. Dalam konteks ini, Aloysius menilai istilah “struktur dosa” yang digunakan Paus menjadi relevan untuk menggambarkan sistem yang memperlebar jurang ketimpangan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, Aloysius menilai persoalan ketimpangan juga masih menjadi tantangan serius. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan rasio gini Indonesia masih berada di kisaran 0,38, yang menandakan distribusi pendapatan belum merata. Selain itu, konsentrasi kekayaan juga terlihat pada kelompok atas, terutama di sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, properti, dan keuangan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. “Ada kecenderungan pertumbuhan dinikmati lebih besar oleh kelompok menengah atas, sementara kelompok bawah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi,” katanya. AFP/SB/ers/YK/E-9