Trump Klaim Bisa Kenakan Tarif Impor Meski Dibatalkan Mahkamah AS

WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (15/3), menegaskan bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk memberlakukan bea masuk meskipun Mahkamah Agung AS pada Februari membatalkan tarif global yang ia terapkan.

“Saya memiliki hak mutlak untuk mengenakan tarif dalam bentuk lain, dan saya sudah mulai melakukannya,” tulis Trump dalam unggahan panjang di jaringan media sosial miliknya, Truth Social.

Dikutip dari The Straits Times, Trump memberlakukan tarif sebesar 10 persen terhadap impor AS melalui perintah eksekutif tidak lama setelah putusan Mahkamah Agung tersebut.

Washington juga meluncurkan penyelidikan perdagangan baru pekan lalu terhadap 60 ekonomi dunia, termasuk Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang. Penyelidikan ini akan menyoroti “kegagalan mengambil tindakan terhadap kerja paksa” serta menilai apakah praktik tersebut membebani atau membatasi perdagangan AS.

Unggahan Trump muncul beberapa jam setelah Beijing mendesak Washington untuk “segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan” ketika kedua negara memulai putaran baru perundingan.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut penyelidikan terbaru AS sebagai langkah yang “sangat sepihak, sewenang-wenang, dan diskriminatif”, serta menuduh Washington “berupaya membangun hambatan perdagangan”.

Pejabat perdagangan Tiongkok dan AS bertemu di Paris pada Minggu untuk melakukan pembicaraan yang menurut Washington akan berlangsung selama dua hari.

Penyelidikan The Fed

Dalam unggahannya, Trump menulis bahwa Mahkamah Agung “tahu di mana posisi saya, betapa besar keinginan saya untuk meraih kemenangan bagi negara kami, namun mereka justru memutuskan untuk berpotensi menyerahkan triliunan dollar kepada negara dan perusahaan yang telah memanfaatkan AS selama beberapa dekade”.

Dalam unggahan lain pada malam Minggu di Truth Social, Trump juga mengkritik hakim federal James Boasberg yang membatalkan panggilan pengadilan terkait penyelidikan terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengenai biaya renovasi kantor pusat bank sentral tersebut.

“Apa yang dilakukan Boasberg dalam kasus Powell yang ‘terlambat’ dan banyak kasus lainnya, sedikit sekali berkaitan dengan hukum dan lebih banyak berkaitan dengan politik,” tulis Trump.

Trump sebelumnya berulang kali melontarkan kritik kepada Powell terkait kebijakan bank sentral dalam menetapkan suku bunga utama ekonomi. Ia secara terbuka menyatakan preferensinya terhadap suku bunga yang lebih rendah serta mengkritik Powell dan mencoba mencopot gubernur Federal Reserve Lisa Cook terkait tuduhan penipuan hipotek.