Impor Instrumen Sementara, Produksi Tetap Fondasi Kemandirian Pangan

Impor dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek, tetapi fondasi jangka panjang harus bertumpu pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing pertanian dalam negeri.

JAKARTA – Inovasi dan peningkatan produksi domestik menjadi fondasi utama untuk menekan ketergantungan pada impor pangan. Tanpa perbaikan produktivitas, baik melalui benih unggul, mekanisasi, digitalisasi pertanian, maupun efisiensi distribusi, kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan dalam negeri akan terus berulang.

Impor memang dapat menjadi instrumen stabilisasi jangka pendek, terutama saat terjadi gangguan produksi atau lonjakan permintaan. Namun dalam jangka panjang, kebergantungan tersebut berisiko melemahkan daya saing petani lokal, menguras devisa, dan membuat ketahanan pangan rentan terhadap gejolak global.

Karena itu, strategi berkelanjutan harus berfokus pada penguatan riset, akses pembiayaan, serta kepastian pasar bagi petani agar swasembada tidak sekadar menjadi slogan, melainkan hasil dari transformasi struktural sektor pangan.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Gusti Artama Gultom menegaskan kemandirian pangan merupakan cita-cita strategis nasional yang realistis mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun dalam praktiknya, kebijakan pangan tetap berada dalam dinamika kebutuhan domestik dan perdagangan global, termasuk melalui impor komoditas strategis.

Menurutnya, impor dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek, tetapi fondasi jangka panjang harus bertumpu pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing pertanian dalam negeri. Isu ini kembali mencuat seiring komitmen pembelian komoditas pertanian dari Amerika Serikat (AS) dalam jumlah besar.

“Secara global, mayoritas negara di dunia masih mengandalkan impor untuk memenuhi bahan pangannya. Hal ini dilakukan karena berbagai keterbatasan seperti kondisi agroklimat yang kurang mendukung, lahan pertanian yang terbatas, perbedaan musim, teknologi, dan tingkat produktivitas yang berbeda,” jelas Gusti, Senin (23/2) merespons kesepakatan dagang RI-AS.

Dia mencontohkan kedelai, di mana Indonesia pernah mencapai produksi 1,8 juta ton pada 1992 dan mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun produksi tersebut terus menurun hingga sekitar 360 ribu ton tahun lalu, menunjukkan urgensi transformasi struktural sektor pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan.

Pada komoditas jagung, khususnya untuk pakan ternak, permintaan meningkat akibat pertumbuhan industri perunggasan. “Poduktivitas jagung Indonesia masih berada di bawah AS, baik dari sisi jumlah panen per hektar dan efisiensi pascapanen,” ujarnya.

Dalam kesepakatan dagang RI–AS bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance, sebanyak 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia beserta turunannya resmi dibebaskan dari bea masuk 0 persen di pasar Amerika Serikat. Secara keseluruhan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia—mencakup sektor pertanian dan industri—yang memperoleh fasilitas bebas tarif.

Negosiasi Strategis

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan pembebasan tarif nol persen untuk puluhan komoditas pertanian ke pasar AS merupakan hasil negosiasi strategis yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Dia menilai capaian tersebut mencerminkan diplomasi ekonomi yang kuat dan berpihak pada kepentingan petani nasional.

Menurutnya, akses tarif nol persen akan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia karena harga menjadi lebih kompetitif di pasar global, sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas. Kementerian Pertanian pun berkomitmen memastikan kualitas, standar, dan kesinambungan pasokan terjaga agar peluang ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi petani dan pelaku usaha.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet menilai pembebasan bea masuk produk pertanian ke AS memang membuka peluang peningkatan ekspor secara parsial. Namun, dia mengingatkan analisis tidak bisa hanya melihat sisi manfaat ekspor, karena kesepakatan tersebut juga disertai perluasan akses impor produk pertanian AS ke pasar domestik.