-
-
- Luar Negeri
-
- Kesepakatan Tarif AS dengan Negara-negara Sebelum Ada Putusan Mahkamah Agung Masih Berlaku Kesepakatan Tarif AS dengan N...
Kesepakatan Tarif AS dengan Negara-negara Sebelum Ada Putusan Mahkamah Agung Masih Berlaku
📅 Senin, 23 Feb 2026, 05:22 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S
Namun dalam pendapat mayoritasnya, pengadilan mengatakan bahwa kemampuan untuk memberlakukan tarif selama masa damai memang berada di tangan Kongres.
Greer mengindikasikan bahwa pemerintah tidak akan secara otomatis meminta otorisasi kongres untuk tarif baru tersebut, yang akan berakhir dalam waktu lima bulan tanpa otorisasi tersebut.
Greer juga mengatakan kepada ABC bahwa pemerintah akan menyerahkan masalah pengembalian dana untuk tarif yang telah dikenakan sejauh ini kepada pengadilan perdagangan internasional. Dia mengatakan bahwa Mahkamah Agung telah "menciptakan situasi di mana mereka membatalkan tarif dan tidak memberikan panduan apa pun mengenai hal ini".
Secara terpisah, Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan bahwa pemerintah akan menunggu arahan dari pengadilan tingkat rendah mengenai masalah pengembalian biaya tarif yang telah dikenakan pada bisnis AS sejauh ini.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Presiden dan pemerintahannya tetap teguh dalam upaya memindahkan kembali pabrik-pabrik Amerika ke dalam negeri dan menghilangkan ketidakseimbangan perdagangan yang besar,” kata Bessent kepada program State of the Union di CNN. “Itulah berita besarnya. Kita akan segera menerapkan tarif Pasal 122 dan proyeksi pendapatan untuk kas negara AS pada tahun 2026 tidak berubah.”
Di CNN juga, Gubernur California Gavin Newsom menyerang kebijakan tarif Trump, dengan mengatakan "seluruh hal ini adalah lelucon".
“Sungguh kekanak-kanakan… dua hari lalu angkanya 10% dan mungkin besok 20 persen. Ini gila. Dia seperti orang yang kehilangan kendali. Dia seperti petinju yang linglung. Dia hanya mencoba memukul apa saja, bahkan bayangannya sendiri,” kata Newsom.
Sebaiknya Anda baca juga:
Dia menggambarkan ekonomi yang dirancang Trump-Bessent sebagai "bodoh dan semakin bodoh... mereka telah menghancurkan ekonomi ini. Pertumbuhan PDB 1,4 persen pada kuartal terakhir, inflasi kembali naik menjadi 3 persen, lapangan kerja terburuk yang kita lihat sejak 2013... ini adalah kepresidenan yang merusak".
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!