Tanpa Industrialisasi, Target Ekonomi RI 8% Bisa Sulit Tercapai

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menekankan bahwa industrialisasi tetap jadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurutnya, memperkuat sektor manufaktur dan hilirisasi produk domestik bisa mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menambah nilai tambah, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada konsumsi atau ekspor bahan mentah.

"Tidak mungkin kita akan sampai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa industrialisasi, dan industrialisasi yang dalam prioritas pemerintah sekarang adalah (percepatan) hilirisasi,” kata Faisal di Jakarta, Jumat (20/2).

Sementara itu hasil akhir negosiasi tarif dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Secara umum, AS masih tetap memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap produk impor dari Indonesia.

Meski demikian, daftar 1.819 pos tarif dan produk tekstil yang telah diidentifikasi dalam perjanjian memperoleh pengecualian tarif 0 persen.

Menurut Faisal, tidak mungkin Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa industrialisasi, dan industrialisasi yang dalam prioritas pemerintah sekarang adalah (percepatan) hilirisasi.

Dari 1.819 pos tarif tersebut, banyak di antaranya merupakan komoditas seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah dan karet yang belum diolah.

Menurut Faisal, pemerintah perlu berhati-hati karena ekspor komoditas mentah bisa berpotensi mengganggu kegiatan industri pengolahan dalam negeri.

“Hilirisasinya sekarang, kebijakannya itu ditekan dengan cara seperti ini, jadi sudah pasti ini tidak akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sampai 8 persen,” ujar dia.

Ia lalu membandingkan hasil final tarif dagang AS dengan Vietnam. Faisal menyebut Negeri Naga Biru itu mendapatkan tarif 0 persen untuk produk-produk dari industri manufaktur dengan nilai tambah tinggi.

“Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, yang justru yang diusahakan untuk dapat tarif 0 persen itu adalah produk manufaktur, apalagi Vietnam itu bukan sekedar manufaktur, manufaktur yang nilai tambah tinggi, elektronik,” kata Faisal.

Selain itu, Faisal juga menyoroti kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang disebut AS cukup menyulitkan kegiatan ekspor ke Indonesia.

“Tapi bagaimana dengan dampaknya terhadap keamanan, keselamatan dan juga bagi konsumen di Indonesia? Lalu TKDN memang diberlakukan supaya kita mendorong industrialisasi, agenda prioritas nasional,” ujar Faisal.