Sikapi Kemenangan Takaichi, Tiongkok: Kebijakan Kami Tak Berubah

BEIIJING - Pemerintah Tiongkok menyebut kebijakannya tidak berubah terhadap Jepang meski Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Perdana Menteri Sanae Takaichi berhasil memenangkan mayoritas kursi majelis rendah dan membuka ketegangan lanjutan dengan Beijing.

"Kebijakan Tiongkok terhadap Jepang telah stabil dan konsisten, dan tidak akan berubah karena satu pemilu. Kami sekali lagi mendesak Jepang untuk menarik kembali pernyataan keliru Sanae Takaichi tentang Taiwan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (9/2).

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin PM Jepang Sanae Takaichi mendapatkan kemenangan besar dalam pemilu majelis rendah yang berlangsung pada Minggu (8/2), meski hasil resmi belum diumumkan.

Proyeksi berbagai lembaga menempatkan LDP dalam kemenangan terbesar sejak partai dibentuk pada 1955. Jiji Press memproyeksikan LDP meraih 316 dari 465 kursi yang diperebutkan. Sementara NHK memproyeksikan LDP meraup hingga 328 kursi.

Sebelumnya pada 7 November 2025, Takaichi mengatakan penggunaan kekuatan militer Tiongkok terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang" memicu ketegangan hubungan Tiongkok-Jepang secara berkepanjangan.

"Kami minta Jepang mengambil tindakan nyata untuk menunjukkan ketulusan yang diperlukan dalam menegakkan fondasi politik hubungan Tiongkok-Jepang. Pesan kami sangat jelas: rakyat Tiongkok tetap teguh dalam tekad kami untuk melindungi kepentingan inti bangsa," tegas Lin Jian.

Rakyat Tiongkok, kata Lin Jian, akan teguh mempertahankan hasil kemenangan Perang Dunia II dan tatanan internasional pascaperang, serta melawan dan menggagalkan segala bentuk provokasi serta perilaku sembrono dari kekuatan-kekuatan yang menentang Tiongkok.

Meski mengakui pemilu majelis rendah tersebut adalah urusan internal Jepang, tetapi Lin Jian mengatakan pemilu tersebut mencerminkan beberapa masalah mendasar dan struktural serta pandangan, kecenderungan, dan perkembangan tertentu yang muncul serta layak untuk diteliti secara serius oleh orang-orang yang memiliki wawasan di Jepang dan komunitas internasional.

"Pelajaran sejarah masih segar dalam ingatan dan tidak boleh dilupakan. Kami mendesak mereka yang menjalankan pemerintahan Jepang untuk menanggapi dengan serius, bukan mengabaikan, kekhawatiran komunitas internasional, mengikuti jalan pembangunan damai dibanding kembali ke militerisme," papar Lin Jian.

Ia juga mengutarakan harapannya agar pemerintah Jepang dapat mematuhi empat dokumen politik antara Tiongkok dan Jepang daripada mengingkari komitmen yang telah dibuat.

"Jika kekuatan sayap kanan Jepang salah perhitungan dan bertindak sembrono, mereka akan menghadapi perlawanan dari rakyat Jepang dan reaksi keras dari komunitas internasional," ucapnya.

"Kebijakan Tiongkok terhadap Jepang jelas dan mempertahankan kontinuitas dan konsistensi. Pemimpin atau partai politik mana pun yang berkuasa di Jepang, mereka harus mematuhi empat dokumen politik antara Tiongkok dan Jepang serta Konstitusi pasifis Jepang sendiri, dan menghormati komitmen dan kewajiban internasional Jepang," tambah Lin Jian.

Di atas kertas, kursi majelis rendah yang didapat LDP membuat partai tersebut langsung dapat mengesahkan undang-undang karena telah menduduki lebih dari dua pertiga kursi dari total 465 kursi majelis rendah.

Selain itu, LDP bermitra dengan Partai Inovasi Jepang yang dikenal sebagai Ishin sehingga koalisi tersebut mengendalikan 352 kursi.

Dengan kemenangan besar di pemilu, Takaichi dianggap telah lolos ujian. LDP memang memerintah Jepang selama hampir tujuh dekade terakhir tapi partai konservatif tersebut sempat diguncang berbagai skandal sehingga hanya memegang mayoritas tipis sejak hasil buruk pemilu 2024 dan kesulitan meloloskan berbagai rancangan undang-undang.