Hadapi Musim Kemarau, Dishut Maluku Kerahkan 110 Personel Satgas Karhutla

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Maluku menyiapkan sebanyak 110 personel Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla) untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan, terutama saat musim kemarau.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadila di Ambon, Senin, mengatakan ratusan personel tersebut disiagakan baik di tingkat provinsi maupun pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

“Di tingkat provinsi kami menyiapkan dua regu, sementara di setiap KPH disiagakan satu regu yang terdiri atas 10 orang,” katanya.

Ia menjelaskan, Maluku memiliki kawasan hutan seluas sekitar 3,9 juta hektare atau lebih dari 90 persen total daratan provinsi tersebut, yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Luasan hutan yang besar itu menjadikan Maluku sebagai salah satu provinsi dengan tutupan hutan terluas di Indonesia, namun sekaligus rentan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Selain kesiapan personel, Dishut Maluku juga menyiapkan sarana pendukung berupa tiga unit kendaraan operasional di tingkat provinsi dan KPH, satu unit mobil tangki air, serta satu unit mobil personel untuk mendukung mobilisasi di lapangan pada masing-masing kabupaten/kota.

Menurut dia, kesiapsiagaan tersebut telah ditunjukkan melalui penanganan kebakaran lahan yang baru-baru ini terjadi di kawasan Ahuru, Kota Ambon. Kebakaran tersebut terjadi pada lahan yang berfungsi sebagai penyangga kawasan hutan lindung.

“Respons cepat di lapangan menjadi bagian dari upaya kami mencegah kebakaran meluas dan berdampak pada kawasan hutan lindung,” ujarnya.

Selain penguatan satgas, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengoptimalkan peran Gerakan Masyarakat Peduli Api sebagai langkah pencegahan karhutla berbasis partisipasi warga.

Ia menjelaskan, gerakan tersebut melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran melalui pembinaan serta pemberian bantuan alat pemadam kebakaran sederhana.

“Dengan gerakan ini, masyarakat dapat membantu meminimalkan risiko kebakaran akibat aktivitas manusia, pembukaan lahan, maupun faktor alam seperti cuaca panas,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat juga diharapkan segera melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran kepada Dinas Kehutanan atau pihak terkait agar dapat ditangani sedini mungkin.

Dishut Maluku menegaskan akan terus meningkatkan patroli rutin, kesiapsiagaan personel, serta memperkuat koordinasi lintas instansi guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku.