Tak Mau Tertinggal, Sulteng Serius Dorong Transisi Energi Hijau

PALU – Memperkuat komitmen pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendorong transisi energi bersih, karena implementasi kebijakan energi pada akhirnya berlangsung di level lokal.

Daerah memiliki peran strategis dalam penataan tata ruang, perizinan, hingga pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti surya, air, biomassa, dan panas bumi. Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, kebijakan nasional kerap terhambat oleh persoalan birokrasi, konflik kepentingan, dan minimnya kesinambungan program.

Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat–daerah, insentif yang jelas, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi fondasi penting agar transisi energi bersih tidak berhenti pada target, tetapi benar-benar terwujud dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan komitmen untuk mendorong transisi energi bersih, dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan batu bara.

"Ke depannya tidak ada lagi pembangkit listrik menggunakan fosil atau batu bara. Ke depan sedang dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)," kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan Pemprov Sulteng akan mengembangkan PLTS sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan ketersediaan energi listrik yang stabil bagi masyarakat tanpa merusak alam.

"Kami juga sudah bekerjasama dengan Alkhairaat untuk membangun PLTS dengan menggunakan kantor-kantor pemerintah daerah. Sudah ada beberapa kantor yang bekerjasama, termasuk kantor gubernur, kantor DPRD juga lagi pembangunan," ungkapnya.

Menurut dia, pemanfaatan energi surya menjadi solusi strategis bagi Sulteng, yang memiliki potensi sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Untuk merealisasikan itu, Pemprov Sulteng telah menjalin kerja sama dengan badan usaha milik Alkhairaat dalam pembangunan PLTS.

Selain itu, pemanfaatan PLTS saat ini sudah mulai diterapkan di sejumlah kantor kedinasan. Ke depan, gubernur menargetkan seluruh kantor pemerintahan di Sulawesi Tengah dapat menjadikan PLTS sebagai sumber energi utama.

Selain berdampak positif terhadap lingkungan, dia menilai penggunaan PLTS juga mampu menekan biaya operasional listrik secara signifikan. Menurutnya, pemanfaatan energi surya dapat mengurangi pengeluaran listrik hingga sekitar 40 persen.

"Jadi atap-atap kantor tersebut akan dibangun PLTS sehingga bisa mengurangi pembiayaan listrik kita sampai 40 persen," ungkapnya.

Efisiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan anggaran, baik di lingkungan pemerintahan maupun bagi masyarakat secara luas. Dengan biaya listrik yang lebih murah, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk dialokasikan pada program pembangunan lainnya.