KSSK: Konflik Geopolitik Memanas, Sistem Keuangan RI Tetap Tahan Guncangan

JAKARTA – Stabilitas sistem keuangan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan kemampuan sektor keuangan menjalankan fungsi intermediasi, pengelolaan risiko, dan sistem pembayaran secara efektif.

Di tengah ketidakpastian global, ketahanan perbankan, likuiditas yang memadai, serta terjaganya kualitas kredit menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Namun, stabilitas tersebut tetap perlu diwaspadai dari berbagai risiko eksternal, seperti gejolak pasar keuangan global, tekanan nilai tukar, dan perlambatan ekonomi dunia, sehingga sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan sektor keuangan menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas.

“Memasuki triwulan II 2026, tekanan eksternal kembali meningkat, seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi tinggi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal,” kata Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, Senin (3/8).

Meski tekanan eksternal kembali meningkat, Purbaya menambahkan bahwa perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan ketahanan sektor keuangan yang terjaga.

“Dengan perkembangan tersebut, risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dipandang perlu terus diwaspadai untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perekonomian global pada triwulan II 2026 masih menghadapi tantangan seiring ketidakpastian konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatnya risiko terhadap kelancaran perdagangan dan rantai pasok global.

Kondisi tersebut mendorong tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju.

Di Amerika Serikat (AS), ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) meningkat seiring kenaikan risiko inflasi serta ketidakpastian arah kebijakan perdagangan dan fisikal yang turut menahan sentimen pelaku pasar.

Di pasar keuangan, volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat, tecemin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang.

Memasuki bulan Juli 2026, risiko global kembali meningkat seiring berlanjutnya konflik AS-Iran. Lalu lintas di Selat Hormuz yang sempat membaik setelah interim deal antara AS dan Iran pada pertengahan Juni 2026 kembali terhambat pasca-reeskalasi intensitas perang antara AS dan Iran pada awal Juli 2026.

IMF dalam publikasi World Economic Outlook Update edisi Juli 2026 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3 persen (year on year/yoy) pada 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi April 2026 sekitar 3,1 persen (yoy) di tengah inflasi global yang kembali meningkat.

Di sisi lain, ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2026 diprakirakan tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global.

Daya beli masyarakat tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga didukung oleh peran shock absorber APBN dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah.

Kemudian, investasi diperkirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah.

Selain itu, konsumsi pemerintah juga diprakirakan tumbuh positif sejalan dengan kecepatan belanja program prioritas pembayaran gaji ke-13 bagi Apatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial.

Purbaya mengatakan, koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang tinggi sepanjang triwulan II 2026 dan berlanjut tumbuh 15,4 persen pada Juli minggu ketiga 2026, diikuti fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik.

Sementara itu, aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir triwulan II, namun kembali melanjutkan ekspansi pada bulan Juli 2026 dengan PMI Manufaktur di level 50,2, menunjukkan pemulihan optimisme pelaku usaha.

Purbaya menegaskan bahwa ke depan, sinergi kebijakan antar lembaga anggota KSSK akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan.

“Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 5,6-6 persen (yoy), ditopang berbagai sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan,” kata Purbaya.