Dorong Penerapan Beras Satu Harga

Setelah swasembada pangan tercapai, pemerintah mendorong penerapan beras satu harga dengan tujuan menekan disparitas harga antarwilayah. Kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat berlaku sama.

Dinamika global yang semakin tidak menentu membuat setiap negara mempersiapkan diri dengan berbagai cara. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak selalu datang dari senjata atau konflik bersenjata, melainkan dari ancaman biologis yang tak kasat mata. Kebutuhan pangan akibat dinamika global juga menjadi ancaman tersendiri yang membahayakan.

Hal inilah menjadi faktor fundamental yang kerap luput dari perhatian setiap negara, bahwasannya ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi secanggih apa pun.

Sebuah negara dengan sistem pangan yang rapuh sangat rentan terhadap guncangan dari dalam maupun luar negeri. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik sosial dan politik berakar dari krisis pangan.

Kelangkaan bahan pangan, lonjakan harga dan ketergantungan pada impor dapat memicu ketidakstabilan sosial, melemahkan legitimasi pemerintah, serta membuka celah tekanan dari kekuatan global.

Presiden RI Prabowo telah mengukur hal itu, termasuk dengan terjadinya dinamika global saat ini, sehingga melalui program swasembada pangan, Indonesia telah memiliki ketahanan yang tangguh di tengah iklim global yang tidak menentu.

Kepala negara menyebutkan, Indonesia secara resmi telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025.Swasembada pangan dicapai di tengah tantangan berat, berupa fenomena El Nino dan kekeringan berkepanjangan yang melanda Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025.

Dengan tekad kuat dan ketangguhan sektor pangan nasional, telah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya Indonesia dalam menghadapi tekanan iklim global, dan kini produksi beras nasional tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional per Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional.

Pondasi pangan yang kokoh berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika kebutuhan pangan terpenuhi, daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan potensi gejolak sosial dapat diminimalkan.

Dalam kondisi demikian, negara memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan teknologi, pendidikan, dan sektor strategis lainnya, tanpa dibayangi ancaman krisis dasar. Setelah swasembada pangan berhasil diwujudkan, persoalan lain masih menyelimuti seperti disparitas harga beras antardaerah, bagaimana dengan pengelolaan pupuk, kemudian kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis serta pemulihan pertanian daerah terdampak bencana. Wartawan Koran Jakarta Fredrikus W Sabini merangkum paparan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait hal tersebut dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Apa alasan pemerintah mendorong penerapan beras satu harga mulai 2026?

Alasannya guna menekan disparitas harga antarwilayah. Kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat berlaku sama dengan dukungan pembiayaan distribusi oleh pemerintah.

Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada.