Status Tanggap Darurat Bencana di Aceh Kembali Perpanjang 

Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga tujuh hari ke depan, terhitung sejak 23 hingga 29 Januari 2026.

"Saya, selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, hingga 29 Januari 2026," kata Mualem, di Banda Aceh, Kamis malam.

Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual (zoom), di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dalam keputusannya, Mualem menyampaikan bahwa perpanjangan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Aceh.

Perpanjangan ini, juga atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak. Kemudian, sejumlah daerah terdampak berat yakni Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya juga melaporkan bahwa penanganan darurat bencana belum tuntas terlaksana.

Mualem menjelaskan, perpanjangan keempat ini untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

"Seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal," ujarnya.

Dalam arahannya, Mualem juga memberikan perhatian khusus bagi masyarakat di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Karena wilayah tersebut masih sangat mendesak, dan membutuhkan pembangunan sedikitnya delapan jembatan darurat.

"Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," katanya.

Sejalan dengan penetapan tersebut, Mualem juga menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.

Dengan fokus utama yang diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian serta penuntasan pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir dan prioritas pencarian korban yang masih hilang, dengan target penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026.

"Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan," demikian Mualem.