Tiongkok Hukum 69 Pejabat Senior

BEIJING - Badan antikorupsi tertinggi Tiongkok pada hari Sabtu (17/1) lalu menyatakan bahwa hampir satu juta orang dikenai sanksi tindak disiplin karena kasus korupsi sepanjang tahun 2025.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Kedisiplinan (CCDI) mengatakan bahwa 983.000 orang menerima hukuman disiplin untuk berbagai masalah tahun lalu, menandai peningkatan 10,6 persen dari 889.000 orang yang dikenai sanksi disiplin pada tahun sebelumnya.

“Sebanyak 115 pejabat senior di tingkat provinsi dan kementerian ditempatkan di bawah penyelidikan, dengan 69 di antaranya menerima hukuman,” kata CCDI.

Daftar terbaru ini diperluas dari pejabat pemerintah senior hingga mantan pimpinan universitas dan perusahaan milik negara, tambah badan tersebut.

Kampanye tersebut juga menargetkan buronan luar negeri dan korupsi tingkat akar rumput di kalangan pejabat tingkat rendah, yang dijuluki "lalat", seiring dengan perluasan pengawasan Beijing ke lebih banyak sektor dan industri.

Dalam pidatonya pada 12 Januari lalu, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengatakan bahwa perjuangan melawan korupsi tetap berat dan kompleks, sambil menyerukan sikap tekanan tinggi yang tak tergoyahkan.

Tiongkok harus mendorong upaya anti-korupsi dengan tekad yang lebih kuat dan menemukan cara-cara inovatif untuk mengatasi tren korupsi baru apa pun, kata Presiden Xi saat sesi pleno CCDI.

“Korupsi adalah penghalang dan batu sandungan bagi pembangunan Partai dan bangsa,” tegas dia. “Perjuangan melawan korupsi adalah pertempuran besar yang kita tidak boleh kalah dan kita tidak boleh dikalahkan,” imbuh dia.

Kampanye antikorupsi yang dilancarkannya terus berlanjut. Pada Oktober lalu, dua pemimpin militer Tiongkok berpangkat tinggi dipecat dari Partai Komunis yang berkuasa dan militer atas tuduhan korupsi.

Dalam kampanye antikorupsi Tiongkok tahun 2025, pihak berwenang menyelidiki 33.000 individu karena menawarkan suap dan menyerahkan 4.306 kasus di antaranya kepada jaksa penuntut.

Menurut CCDI, angka tersebut meningkat dari 26.000 investigasi dan tercatat 4.271 kasus berhasil digiring ke jaksa penuntut pada tahun 2024. CNA/I-1