China Akui Terima Undangan Trump Terkait Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza

Beijing - Kementerian Luar Negeri China menyebut Tiongkok mendapatkan undangan Amerika Serikat untuk bergabung ke dalam Dewan Perdamaian Gaza.

"China sudah mendapat undangan Amerika Serikat soal Dewan Perdamaian Gaza," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (20/1).

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya meminta negara-negara membayar lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,8 triliun) untuk memperoleh hak atas kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace).

Tapi Guo Jiakun enggan menjelaskan lebih lanjut apakah China akan menerima undangan tersebut dan membayar 1 miliar dolar AS untuk duduk di Dewan Perdamaian Gaza.

"China sudah mendapatkan undangan AS, tidak ada lagi informasi yang dapat saya tambahkan mengenai hal ini," ungkap Guo Jiakun setelah beberapa kali ditanya wartawan.

Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Setiap negara anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua.

Namun, masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam tersebut berlaku.

Trump sendiri yang akan menjadi ketua pertama dewan tersebut dan secara pribadi memutuskan negara mana yang akan diundang.

Keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, tetapi seluruh keputusan tetap memerlukan pengesahan dari ketua dan Trump juga yang bertanggung jawab menyetujui segel resmi kelompok tersebut.

Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menyusul persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November 2025 soal resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza.

Rencana AS untuk Gaza mengusulkan pemerintahan internasional sementara di wilayah tersebut serta pembentukan dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

Rencana itu juga mencakup mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir.

Selain China, sejumlah negara juga mengaku sudah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan "dewan perdamaian" untuk Gaza.