Warga Kavling DKI Tolak Sodetan Perumahan, SDA Jakbar Cari Alternatif

Jakarta - Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat berencana mencari solusi lain untuk mengatasi genangan air di Kompleks DPA dan DPR Meruya Selatan, menyusul rencana pembuatan sodetan dari perumahan di ujung kompleks itu ditolak oleh warga Kavling DKI.

"Kalau ditolak warga, berarti kami tidak dapat berbuat apa-apa di sana. Akan kami cari solusi lainnya," kata Kepala Suku Dinas SDA Jakbar, Purwanti Suryandari saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (18/1).

Purwanti menjelaskan, rencana pembuatan sodetan dari sebuah proyek perumahan di ujung Kompleks DPA dan DPR merupakan upaya untuk mengatasi banjir yang dikeluhkan warga setempat.

Namun, pembuatan sodetan itu dikhawatirkan oleh warga Kavling DKI akan membuat wilayah mereka rawan tergenang banjir. Pasalnya, posisi Kavling DKI Meruya Selatan lebih rendah dari perumahan tersebut.

"Saat ini kami baru melakukan pengukuran untuk melihat elevasi saluran yang ada saat ini. Pada saat pertemuan dengan warga kompleks DPA dan DPR dengan Ibu Wali Kota pada tanggal 5 Januari 2026, saya menyampaikan akan melakukan pengukuran untuk mencari solusi terkait permasalahan banjir yang terjadi di wilayah tersebut," ucap Purwanti.

"Kalau tidak diukur, bagaimana saya tahu air itu bisa dialirkan kemana," Purwanti melanjutkan.

Merespons penolakan warga Kavling DKI terhadap pembangunan sodetan tersebut, Purwanti menegaskan bahwa pembangunan itu masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi saat ini sebenarnya masih dalam tahap perencanaan. Belum ada kegiatan apa-apa di sana," kata Purwanti.

Sebelumnya, Warga di kawasan Kavling DKI, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat menolak rencana pengalihan sodetan atau jalur pembuangan air dari sebuah perumahan yang tengah dibangun, di sekitar wilayah mereka.

Ketua RT 04 RW 06 Meruya Selatan, Fajar Aridwianto di Jakarta, Kamis, menyebut, lokasi perumahan besar itu memiliki ketinggian tanah lebih dari satu meter dibandingkan Kavling DKI, sehingga pengalihan sodetan berpotensi menimbulkan banjir di lingkungan permukiman.

“Jadi kalau aliran air masuk ke saluran RT 04, yang terjadi kita berubah dari RT yang kering jadi embung. Air pasti mengalir ke bawah,” kata Fajar.

Ia pun menegaskan bahwa warga pada dasarnya tidak mempermasalahkan adanya pembangunan perumahan di sekitar wilayah mereka.

“Sebenarnya kita tak ada masalah dengan adanya pembangunan. Hanya pada waktu mereka punya rencana untuk melakukan sodetan dari saluran ke sini, makanya kita mempersoalkan,” ucap Fajar.