Biar Makin Efektif Melindungi Konsumen dan Produk Lokal, VPTI Harus Diperkuat

Nurdin menegaskan pula bahwa kualitas pelaksanaan VPTI saat ini masih belum sepenuhnya merata. Di satu sisi, terdapat surveyor yang menjalankan verifikasi secara profesional dan sesuai standar. Namun di sisi lain, masih ditemukan kelemahan berupa pemeriksaan yang bersifat administratif, keterbatasan pengujian teknis, serta lemahnya pengawasan pasca-verifikasi. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya barang impor tidak sesuai standar yang lolos dan beredar di pasar.

Kesenjangan kualitas tersebut menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada konsep VPTI, melainkan pada implementasi dan pengawasan. Tanpa standar operasional yang seragam, audit berkala, dan sanksi tegas, VPTI berisiko menjadi prosedur formalitas. "Jika ini terjadi, konsumen justru menanggung biaya tambahan dari proses verifikasi tanpa memperoleh perlindungan yang sepadan,"ucap dia.

Nurdin pun menilai VPTI seharusnya berada di bawah kendali negara melalui

BUMN. Ini karena VPTI bukan sekadar urusan teknis impor, tetapi menyangkut perlindungan rakyat dan kedaulatan ekonomi. "Negara tidak boleh sepenuhnya menyerahkan fungsi strategis seperti ini kepada mekanisme pasar,"tandas dia.

Pentingnya pengawasan negara ini juga sangat penting untuk mencegah

persaingan kurang sehat antarsurveyor. Negara harus memastikan bahwa persaingan antarsurveyor tidak mengorbankan integritas sistem dan tetap berada dalam koridor kepentingan publik, bukan semata efisiensi bisnis.

Pentingnya pengawasan juga untuk mengindari conflict of interest. Konflik kepentingan akan menjadi jauh lebih serius apabila surveyor merupakan bagian dari kelompok usaha tertentu, sementara produk yang diverifikasi berkaitan langsung dengan lini bisnis kelompok usahanya sendiri. Dalam situasi seperti ini, independensi verifikasi sangat rawan terganggu karena ada insentif ekonomi untuk meloloskan barang, bukan memastikan kepatuhan standar. 

Praktik semacam ini tidak hanya

mencederai prinsip keadilan dan persaingan sehat, tetapi juga berpotensi

merugikan konsumen dan negara. "Karena itu, negara harus tegas mencegah self-verification terselubung dan memastikan tidak ada irisan kepentingan antara pelaksana VPTI dan kepentingan bisnis impor yang diverifikasi,"tegas Nurdin.