Junta Gelar Pemilu Tahap Kedua

KAWHMU - Myanmar pada Minggu (11/1) menggelar pemungutan suara tahap kedua yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan yang ditunjuk junta, dengan surat suara tersebut tidak mengikutsertakan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, pemenang telak dalam dua pemilihan umum terakhir, yang dilarang setelah kudeta tahun 2021.

Junta menggelar tahap kedua pemilu yang menurut para pengawas demokrasi akan memungkinkan militer memperpanjang kekuasaannya, dengan membuka pemungutan suara di daerah pemilihan mantan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi di Kawhmu di selatan pusat perdagangan Yangon.

Angkatan bersenjata telah memerintah Myanmar selama sebagian besar sejarah pasca-kemerdekaannya, merebut kembali kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 setelah pencairan demokrasi selama satu dekade, membatalkan pemilu sebelumnya, menahan Suu Kyi, dan menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.

Dengan Suu Kyi yang tersingkir dan partainya yang sangat populer dibubarkan, para pendukung demokrasi mengatakan bahwa pemilu telah dimanipulasi melalui penindakan terhadap perbedaan pendapat dan daftar calon yang diisi dengan sekutu militer.

Junta militer telah berjanji bahwa pemilu tiga tahap ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat setelah kekuasaan mereka berakhir pada 25 Januari.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang oleh banyak analis digambarkan sebagai proksi utama militer, memenangkan hampir 90 persen kursi di majelis rendah pada tahap pertama pemilu akhir bulan lalu.

Pemilu tahap pertama sendiri memiliki tingkat partisipasi sekitar 50 persen, jauh di bawah angka sekitar 70 persen pada pemilu 2020 ketika sebagian besar pemilih mendukung partai Suu Kyi.

"USDP berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan telak, yang hampir tidak mengejutkan mengingat sejauh mana kondisi politik telah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan mereka. Ini termasuk penyingkiran semua pesaing serius dan serangkaian undang-undang yang dirancang untuk membungkam oposisi terhadap pemilu," komentar Richard Horsey, penasihat senior Myanmar untuk Crisis Group.

Bersihkan Citra

Para analis mengatakan junta berusaha membersihkan citranya, dengan tujuan memperbaiki hubungan diplomatik, meningkatkan investasi asing, dan melemahkan momentum pemberontak.

"Junta merekayasa pemilu untuk memastikan kemenangan bagi proksinya, memperkuat dominasi militer di Myanmar, dan menciptakan kedok legitimasi sementara kekerasan dan penindasan terus berlanjut tanpa henti," kata pakar hak asasi manusia PBB, Tom Andrews, dalam sebuah pernyataan pada Kamis (8/1) lalu, seraya mendesak komunitas internasional untuk menolak apa yang disebutnya sebagai pemilu sandiwara dengan mengatakan bahwa putaran pertama pemilu mengungkapkan adanya paksaan, kekerasan, dan pengucilan politik.

Terlepas dari hasil pemungutan suara, seperempat kursi parlemen akan dicadangkan untuk angkatan bersenjata berdasarkan konstitusi yang dirancang selama periode pemerintahan militer sebelumnya.

Pasukan keamanan di Myanmar telah menumpas protes prodemokrasi sejak kudeta, tetapi para aktivis membentuk unit gerilya yang tidak terorganisir, sering kali bertempur bersama pasukan minoritas etnis yang telah lama menentang pemerintahan pusat.

Pemungutan suara sendiri telah dibatalkan di puluhan daerah pemilihan, banyak diantaranya merupakan medan pertempuran atau wilayah tempat pemberontak menjalankan pemerintahan paralel di luar jangkauan junta.