Deklarasi HAM PBB Menjamin Kebebasan Berekspresi sebagai Penghormatan Kesetaraan dan Hak Dasar Manusia

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam piagam resminya telah menjamin kebebasan berekspresi, yang merupakan landasan hak asasi manusia PBB, terutama diabadikan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights

(UDHR), sebuah dokumen penting yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, yang menetapkan hak-hak mendasar, dengan Piagam PBB sendiri mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sebagai tujuan inti. 

Dikutip dari situs resmi PBB, piagam sendiri berfokus pada tujuan luas seperti perdamaian dan kerja sama, tetapi kebebasan berekspresi merupakan landasan kerja hak asasi manusia PBB, terutama diabadikan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengikat secara hukum, keduanya menegaskan hak untuk berpendapat dan mencari, menerima, serta menyampaikan informasi melalui media apa pun.

Dokumen-dokumen ini menetapkan kebebasan berekspresi sebagai hak inti, memungkinkan beragam pendapat dan media, yang penting untuk demokrasi dan pembangunan, sekaligus mengakui batasan untuk mencegah hasutan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran hak orang lain.

Instrumen Utama PBB

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas negara," bunyi Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Sementara menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), pasal 19 mencerminkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menjadikannya perjanjian yang mengikat secara hukum bagi negara-negara penandatangan, yang lebih rinci menjelaskan hak untuk mengekspresikan diri secara lisan, tertulis, atau melalui seni.

Aspek Inti Kebebasan Berekspresi

Kebebasan Berpendapat: Memegang keyakinan tanpa campur tangan.

Kebebasan Informasi: Hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan.

Kebebasan Media: Penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Hak Digital: Mencakup perlindungan untuk ekspresi daring, privasi, dan enkripsi.

Keterbatasan dan Tanggung Jawab

Hak ini bukanlah hak mutlak; hak ini dapat dibatasi oleh hukum untuk melindungi:

Hak atau reputasi orang lain.

Keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral.

Larangan terhadap advokasi kebencian, diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi Rabat oleh Hak Asasi Manusia PBB).

Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau UN Human Rights (OHCHR) berupaya mempromosikan dan melindungi hak-hak ini, termasuk hak-hak jurnalis dan pekerja media.

PBB mempromosikan kebijakan yang melawan ujaran kebencian dan hasutan tanpa melanggar kebebasan berbicara yang sah.

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Australia, Pasal 30(1) Kebebasan berekspresi pikiran, pendapat, atau keyakinan, dan kebebasan berkreasi apa pun, dengan kata-kata, tulisan, gambar, suara atau cara lain. 

"Mengingat pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tak teralienable dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kebebasan," kata PBB

Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2023, menekankan bahwa, di era digital, solusi teknis untuk mengamankan dan melindungi kerahasiaan komunikasi dan transaksi digital. 

Konvensi tersebut membahas hak-hak seperti kebebasan bergerak; kesetaraan di hadapan hukum; hak untuk diadili secara adil dan praduga tidak bersalah; kebebasan berpikir.