Pemerintah Percepat PLTS 100 GW, Prabowo Siap Resmikan Tahap Awal di Bali

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan tahap pertama program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Bali.

"Saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk peresmian tahap pertama terhadap PLTS 100 GW. Mungkin kita akan buat di Bali," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8).

Bahlil memastikan program PLTS 100 GW telah masuk dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

"Kami buat masterplan dengan perencanaan," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan pengembangan awal PLTS berkapasitas 17 GW sebagai tahap pertama dari proyek PLTS 100 GW yang menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi nasional.

Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan infrastruktur pendukung, seperti jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN, akan diintegrasikan dengan pembangkit yang dibangun di lahan tersebut.

Menurut Yuliot, pemerintah memprioritaskan pembangunan PLTS berkapasitas 17 GW pada tahap awal sebelum melanjutkan pengembangan hingga mencapai target 100 GW.

Program ini diperkirakan mampu menekan impor energi dengan nilai substitusi sekitar 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS, sekaligus memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 26,6 miliar dolar AS.

Proyek Percontohan

Sementara itu, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai target Presiden Prabowo untuk membangun pembangkit energi bersih berkapasitas 100 GW dalam beberapa tahun ke depan merupakan target yang realistis.

"Yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, 100 GW dalam beberapa tahun ini sebetulnya tidak terlalu sulit. Kalau kita lihat China, dalam waktu enam bulan mampu membangun 250 gigawatt," kata Dino di Jakarta.

Meski demikian, Dino menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keberhasilan proyek percontohan sebelum diperluas secara nasional.

Ia menjelaskan rencana pembangunan PLTS di sekitar 52 ribu desa dengan alokasi lahan sekitar satu hektare per desa membutuhkan koordinasi yang kuat antarkementerian, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Desa, hingga Kementerian ATR/BPN.

Menurut Dino, target pembangunan PLTS tahap awal sebesar 17 GW berpeluang tercapai apabila didukung pendanaan yang memadai, koordinasi lintas kementerian, kepemimpinan yang kuat, serta pelaksanaan yang konsisten.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik agar proyek strategis tersebut tidak mengalami kendala seperti sejumlah proyek sebelumnya.

"Yang paling penting, jangan sampai ada korupsi. Ide program ini sangat bagus, tetapi implementasinya harus dijaga agar tidak bermasalah dalam tata kelola," tegas Dino.