Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Satgas PKH Identifikasi 12 Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Bandang di Sumatera dan Aceh

13 Kamis, 08 Jan 2026, 19:15 WIB | Oleh:
Satgas PKH Identifikasi 12 Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Bandang di Sumatera dan Aceh Satgas PKH Identifikasi 12 Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Bandang di Sumatera dan Aceh Doc: antara foto
Ket. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/1).

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga berkontribusi menyebabkan bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Delapan korporasi di Sumatera Utara, dua korporasi di Sumatera Barat, dan dua korporasi di Aceh,” kata Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/1).

Barita menerangkan, penetapan 12 korporasi ini berawal dari penyelidikan terhadap 31 perusahaan di ketiga provinsi tersebut yang diduga melanggar ketentuan alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai.

Pada Aceh, terdapat sembilan perusahaan yang diperiksa. Pada Sumatera Utara, terdapat delapan perusahaan di Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang diperiksa, meliputi wilayah Sungai Garoga dan Langkat.

Sementara itu, pada Sumatera Barat, terdapat 14 perusahaan yang diperiksa.

Hasil penyelidikan kemudian mengerucut ke 12 perusahaan yang terindikasi kuat berkontribusi menyebabkan bencana banjir.

Ia mengatakan, saat ini 12 perusahaan tersebut tengah diperiksa di Kejaksaan Tinggi setempat guna menggali perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Pemeriksaan, kata dia, difokuskan dengan mendalami data, fakta, dan bukti-bukti yang ada.

“(Potensi) tersangkanya itu bisa korporasi subjek hukumnya bisa individu atau kedua-duanya,” ucapnya.

Nantinya, tindak lanjut yang akan dijatuhkan kepada korporasi yang bertanggung jawab di antaranya tidak memperpanjang perizinan, dicabut perizinannya, denda administratif, dan/atau pengenaan pidana untuk menggunakan instrumen Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Satgas akan melakukan koordinasi lintas instansi kementerian lembaga untuk pelaksanaan tindakan hukum maupun sanksinya,” ucapnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail

Upaya Menekan Korupsi, APIP Diharapkan Bisa Jadi Andalan

45 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Upaya Menekan Korupsi, APIP...
Daerah
Beras untuk Stabilisasi Mal...
Megapolitan
Layanan Kesehatan Terintegr...

Para Pekerja Juga Berhak Memeriksakan Diri secara Gratis

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
Para Pekerja Juga Berhak Me...
Luar Negeri
Jangan Main HP Saat Berkend...

Pergerakan Harga Emas Hari Ini

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Rona
Pergerakan Harga Emas Hari Ini

PDIP Keluarkan Kriteria Calon Wapres

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
PDIP Keluarkan Kriteria Cal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +