Gempuran Amerika ke Venezuela Tak Menyentuh Aset Minyak Milik Pertamina

JAKARTA – Diam-diam ternyata Indonesia memiliki minyak di Venezuela melalui. PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP). Menurut Pertamina aset minyak milik mereka di Venezuela tidak terdampak menyusul serangan Amerika Serikat ke negara tersebut. PIEP menguasai 71,09 persen saham perusahaan minyak dan gas asal Prancis, Maurel & Prom (M&P), yang memiliki aset di Venezuela.

“Sehubungan dengan perkembangan situasi terkini, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela,” kata Manager Relations PIEP Dhaneswari Retnowardhani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai langkah antisipasi, Dhaneswari menyatakan PIEP terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan pekerja serta memastikan operasional tetap berjalan normal.

PIEP selama ini aktif mengakuisisi dan mengelola lapangan migas di berbagai negara untuk mendukung kebutuhan energi domestik sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Hingga kini, Pertamina memiliki aset migas di 11 negara, antara lain Aljazair, Malaysia, Irak, Prancis, Italia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela.

Situasi politik Venezuela semakin menjadi sorotan setelah Presiden Nicolas Maduro dan istrinya ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat. Serangan AS terhadap instalasi sipil dan militer juga menimbulkan ledakan besar di sejumlah negara bagian.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan sementara mengambil alih kendali Venezuela hingga transisi kekuasaan berlangsung. Ia juga mengumumkan rencana investasi miliaran dolar oleh perusahaan minyak AS untuk memulihkan produksi minyak di negara Amerika Selatan tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.

Komisi Pembebasan Maduro

Sementara itu, Pemerintah Venezuela membentuk komisi khusus untuk membebaskan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, kata Menteri Informasi dan Komunikasi Venezuela Freddy Nanez pada Senin (5/1).

"Hari ini, dalam rapat Dewan Menteri, presiden sementara membentuk komisi tingkat tinggi untuk membebaskan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya,” kata Nanez dalam pernyataan yang disiarkan di Telegram. Komisi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez.

Penangkapan Presiden Venezuela telah dikonfirmasi oleh Presiden AS Donald Trump ketika ia mengunggah foto Maduro di platform media sosial Truth Social pada Sabtu.

Dalam foto tersebut, Maduro terlihat mengenakan setelan olahraga, matanya ditutup, dan headphone terpasang di telinganya. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa AS telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Maduro.

Kementerian Luar Negeri Venezuela berencana mengajukan banding ke organisasi internasional atas tindakan AS dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat.