Lima Raperda Resmi Disahkan Jadi Perda di Paripurna DPRD Jawa Barat

Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) resmi disahkan danditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di penghujung tahun 2025 di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin malam.

Lima Perda yang resmi ditetapkan tersebut yakni, Perda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah dan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan Perda tersebut merupakan hasil pembahasan lima Panitia Khusus (Pansus).

Lima Pansus tersebut adalah Pansus V yang membahas Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Pansus VI yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pansus VII yang membahas Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus VIII yang membahas Raperda tentang Tata Kelola Badan Usaha milik Daerah, dan Pansus X yang membahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelum penetapan lima Perda tersebut, Pansus V, VI, VII, VIII dan X menyampaikan laporannya secara langsung dalam rapat paripurna. Salah satunya Pansus V yang dibacakan oleh Asep Syamsudin sebagai Anggota Pansus V.

Dalam laporannya Asep Syamsudin menyampaikan, Pansus V telah melaksanakan pembahasan Raperda melalui rapat internal, rapat kerja dengan perangkat daerah terkait, serta kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi tambang di Jawa Barat. Ia menegaskan, Raperda yang dimaksud telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Pembahasan dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga substansi Ranperda ini layak disahkan sebagai dasar hukum pengelolaan pertambangan mineral di Jawa Barat," kata Asep Syamsudin.

Asep Syamsudin juga menambahkan, Perda ini penting untuk segera ditindaklanjuti dengan aturan turunan agar mampu memperkuat pengawasan, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

"Kami berharap Perda ini menjadi instrumen pengelolaan sumber daya mineral yang berkeadilan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," ucap dia.

Selanjutnya laporan Pansus VI terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dibacakan oleh Anggota Pansus VI Elly Farida menyampaikan, telah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se-Jawa Barat, Badan Pusat Statistik, studi komparatif ke Provinsi DKI Jakarta, serta koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Elly Farida menegaskan, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan blangko e-KTP, kondisi peralatan perekaman yang sudah usang, serta lemahnya sinkronisasi data antar instansi yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.

"Permasalahan administrasi kependudukan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berpengaruh pada pelayanan publik dan perlindungan sosial masyarakat," ujar Elly Farida.

Selain itu, Pansus VI juga menyoroti tingginya mobilitas penduduk di wilayah Jakarta, praktik penggandaan KTP, serta keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan digital yang menghambat optimalisasi layanan. Meski demikian, Pansus VI mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan kependudukan yang telah dikembangkan sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Ranperda ini kami nilai sangat dibutuhkan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih akurat, terintegrasi, dan modern," ujarnya.