Dorong Inovasi untuk Tekan Risiko Ketergantungan Energi Fosil

Jakarta - Dorongan terhadap inovasi dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan risiko ketergantungan pada energi fosil yang selama ini membebani struktur biaya dan ketahanan ekonomi.

 Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menyebutkan penguatan inovasi melalui sinergi yang melibatkan peneliti, dunia usaha, dan pemerintah, menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil di tengah kondisi geografis yang sangat luas.

“Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat masif mencapai 3.687 GW, namun pengembangannya membutuhkan peta jalan yang sinkron seperti yang tertuang dalam RUPTL untuk menambah kapasitas EBT sebesar 42,6 GW dan 10,3 GW storage,” dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12).

 Seperti dikutip dari Antara, Satya melanjutkan upaya dekarbonisasi melalui teknologi dan program biodiesel seperti B40 hingga B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi tanpa mengorbankan kebutuhan energi nasional.

“Selain itu, kebijakan hilirisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru,” sebutnya saat menjadi narasumber dalam webinar Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI). Hangga, panggilannya, menambahkan saat ini, Indonesia menghadapi tantangan defisit minyak yang signifikan, yang mana konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting berkisar 605.000 barel per hari. Hal serupa terjadi pada sektor gas, meskipun Indonesia memiliki surplus gas alam jenis C1 & C2, namun masih mengimpor LPG gas C3 & C4 dalam jumlah besar.

 Di sisi lain, batu bara masih menyumbang 64 persen konsumsi listrik nasional dengan faktor harga dan kepastian pasokan tetap menjadi prioritas utama masyarakat sebelum mempertimbangkan aspek lingkungan atau emisi. Pada kesempatan itu, Hangga juga mendorong generasi muda memosisikan diri sebagai aset strategis negara dengan tidak hanya menjadi mahasiswa secara akademis, tetapi juga menempa diri sebagai decision maker di masa depan.

Energi Nasional

Seiring dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menegaskan rencana tidak akan mengimpor solar pada 2026. Bahlil mengatakan nanti pada 2026 itu, kalau Proyek Refinery Development Master Plan di Balikpapan, Kaltim sudah beroperasi, maka pasokan solar dalam negeri diperkirakan bisa mencukupi.

“Agenda kami pada 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” ujarnya. Dia lebih lanjut menjelaskan impor solar tidak akan dilakukan jika pasokan dalam negeri sudah mencukupi. 

Namun jika belum siap, impor sementara kemungkinan akan dilakukan agar ketersediaan energi nasional tidak terganggu. “Tetapi tergantung dari Pertamina. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa, berarti Januari, Februari yang mungkin sedikit, mungkin sedikit yang bisa kita lagi exercise (memperhitungkan).

Tapi itu pun lagi saya exercise ya. Tapi kalau katakanlah Januari, Februari pun tidak perlu impor, tidak usah, untuk apa impor? Tapi kalau kebutuhan memang harus katakanlah kalau kita belum siap, ya kita daripada tidak ada,” katanya.