Ramai Dibahas, Menkeu Tegaskan Belum Ada Pengajuan Baju Ekspor Reject

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada permohonan resmi yang masuk ke pemerintah terkait pengembalian baju akibat cacat produksi atau barang reject yang batal diekspor.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa secara administratif belum terdapat dasar pengajuan yang dapat diproses lebih lanjut.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan prosedur dan komunikasi dari pelaku usaha agar kebijakan fiskal maupun kepabeanan dapat direspons secara tepat oleh pemerintah.

"Kita masih belum ada permintaan, belum ada jadi saya belum tahu prosesnya di mana," ujar Purbaya seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12).

Purbaya menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan pengembalian barang harus dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, pihaknya akan tetap melakukan penilaian terkait dengan pengajuan tersebut.

"Jadi, harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai. Kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan, tetapi kita lihat seperti apa, tetapi saya belum menerima surat permintaan," katanya.

Menkeu menegaskan pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan isu pengembalian baju reject tersebut.

Menurutnya, hal tersebut berpotensi mempengaruhi perdagangan dari para pelaku UMKM.

"Saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa," kata Purbaya.

Terkait dengan insentif yang akan diberikan untuk pakaian reject tersebut, Purbaya mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan oleh Kemenkeu sendiri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan sebanyak 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik di dalam negeri dikirim untuk korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.

"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini," kata Tito pada Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12).

Ia mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana.

Tito menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai.