Holding UMKM Dikebut 2026, Skala Usaha Jadi Senjata Baru

JAKARTA – Program Holding UMKM merupakan langkah strategis untuk memperkuat skala usaha, efisiensi, dan daya saing pelaku UMKM melalui konsolidasi manajemen, pembiayaan, dan akses pasar.

Dengan pendekatan holding, UMKM yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri dapat terintegrasi dalam rantai nilai yang lebih kuat, sehingga memiliki posisi tawar lebih baik terhadap pasar dan lembaga keuangan.

Secara struktural, program ini berpotensi mendorong UMKM naik kelas dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan penguatan skema kemitraan dan rantai pasok melalui program Holding UMKM akan dioptimalkan dan diperluas pada 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur usaha nasional yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menyebutkan pada 2026 kementerian akan mengembangkan sedikitnya lima klaster strategis, yakni sepak bola, pariwisata, pertanian, makan bergizi gratis, serta kesehatan dan kecantikan.

Bagus, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/12), menyebutkan untuk klaster sepak bola, pada awal Desember 2025 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Dalam Negeri.

“Sepak bola dipilih sebagai proyek percontohan dan selanjutnya akan dikembangkan ke cabang olahraga lainnya,” ujarnya.

Sepanjang 2025, program Holding UMKM telah dijalankan melalui sejumlah klaster, antara lain fesyen, kriya, serta kelautan dan perikanan. Adapun usaha menengah dalam Holding UMKM bertindak sebagai contoh model yang bisa direplikasi dan diperluas secara nasional.

“Pada klaster kelautan dan perikanan, program ini melibatkan 600 pemindang ikan. Sementara itu, pada klaster fesyen terdapat 550 pengrajin dan reseller, serta 150 pengrajin pada klaster kriya,” kata Bagus.

Ia berharap melalui Holding UMKM, pelaku usaha menengah dapat menjadi poros penghubung bagi usaha mikro dan kecil dalam klaster yang sama, sehingga tercipta skala ekonomis, akses pembiayaan, pendampingan inkubasi, dan pemasaran yang lebih kuat.

Usaha menengah juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang kerap dihadapi usaha mikro dan kecil, seperti kendala produksi, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya standardisasi mutu, serta lemahnya integrasi rantai pasok.

Pada 2026, Bagus menjelaskan Kementerian UMKM juga akan mengoptimalkan pembiayaan inovatif bagi usaha menengah melalui skema terstruktur dan terkurasi, berbasis pada kesiapan finansial dan potensi usaha.

Pada 2025, terdapat 56 usaha menengah yang terpilih dalam skema ini, hasil kolaborasi dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, termasuk bank-bank Himbara, Pegadaian, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan sejumlah BUMN.

Selain itu, ia menambahkan program Rise to IPO, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi usaha menengah untuk melantai di bursa, juga akan kembali digelar pada 2026 di Surabaya, Bandung, dan Makassar.