Program Transmigrasi Dinilai Wamentrans Jadi Instrumen Kesejahteraan

Yogyakarta - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal maupun para pendatang.

“Program-program yang akan kita lakukan adalah dalam rangka untuk membangun kebersamaan serta meningkatkan proses yang bisa meningkatkan kesejahteraan, baik warga lokal maupun warga pendatang,” ucapnya dalam doorstop pasca agenda Pelepasan Calon Transmigran Karya Nusa Tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (14/12).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memberangkatkan 15 Kepala Keluarga (KK) dari DIY ke Pulau Sulawesi sebagai bagian dari program Transmigran Karya Nusa.

Secara rinci, 12 KK dengan total 42 jiwa dikirim ke lokasi transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Adapun tiga KK lainnya dengan total 9 jiwa bermigrasi ke lokasi transmigrasi Taramanu Jaya, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Viva menyampaikan bahwa Kementrans telah melakukan sosialisasi di kawasan transmigrasi kepada masyarakat lokal menjelang para pendatang hidup di sana, dengan penekanan terhadap upaya konsolidasi pemikiran agar penduduk setempat dapat memahami maksud dari program tersebut.

Pemberian fasilitas terhadap para transmigran itu sendiri, seperti lahan untuk tempat tinggal atau bekerja, disebut berasal dari pemerintah daerah (pemda) yang memang membutuhkan para pendatang dari pulau lain, seiring adanya transmigrasi lokal dari daerah setempat.

“Kita harapkan akan ada kebersatuan dan ada pengelolaan bersama dalam program-program Kementerian Transmigrasi di lokasi itu, sehingga seluruhnya akan bisa bergerak komunal untuk bersama-sama meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi,” ungkap Wamentrans.

Menurut dia, saat dirinya berkunjung ke Konawe Utara di Sulawesi Tenggara, sebagian penduduk di sana bahkan menghibahkan tanah mereka sebanyak 1.000 hektar kepada para transmigran yang sudah bersertifikat (melalui pelatihan dan pembekalan dari Kementrans).

Masyarakat di Konawe Utara, katanya, menginginkan ada saudara atau tetangga baru, karena memiliki luas, tetapi tak bisa dikelola sepenuhnya. Karena itu, mereka menghibahkan tanah mereka agar ada masyarakat baru yang bisa mengelola tanah dan dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut.

“Hal-hal semacam ini saya rasa menjadi sebuah teladan yang baik,” kata dia.

Begitu pula di Manokwari, Papua Barat, yang mana masyarakat di daerah itu menginginkan adanya warga baru guna mengelola bersama-sama tanah menjadi sumber ekonomi, sehingga akan memunculkan desa, kecamatan, hingga kabupaten baru.