Rantai Pasok Pangan Nasional Secara Struktural Sangat Rentan

JAKARTA - Dampak lanjutan dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai bukan sekadar insiden logistik, melainkan cerminan dari kerentanan struktural dalam rantai pasok pangan nasional.

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta, mengatakan saat bencana hidrometeorologi memutus akses logistik seperti jalan, jembatan, dan jalur vital, ketersediaan stok pangan yang melimpah di tingkat nasional menjadi tidak relevan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Hal itu lah katanya sebagai inti dari ujian ketahanan pangan, ketersediaan pangan tanpa kelancaran distribusi sama dengan kelaparan struktural.

“Fenomena ekonomi yang terjadi sangatlah cepat dan brutal. Putusnya akses logistik menciptakan "bottleneck" pasokan di wilayah terisolasi. Dalam teori pasar, kondisi ini memicu inflasi pangan sesaat (flash food inflation) yang ekstrem. Harga eceran komoditas pokok seperti beras, telur, atau sayuran bisa melonjak hingga dua kali lipat dalam hitungan jam, bukan karena stok nasional yang habis, tetapi karena biaya dan risiko untuk mengangkut barang ke lokasi tersebut meningkat tajam, atau bahkan mustahil dilakukan,”tegasnya.

Ironisnya, di sisi produksi, petani di daerah yang kini terisolasi mungkin justru mengalami kerugian besar (post-harvest loss) karena produk segar mereka membusuk tanpa ada akses pasar.

Di tengah gejolak tersebut, kebijakan stabilisasi biaya pakan jagung hingga Januari 2026, seperti yang diangkat oleh Ekonom Wijayanto Samirin, adalah langkah yang patut diapresiasi karena berfungsi sebagai bantalan biaya hulu (upstream cost cushion).

Stabilisasi harga pakan adalah kunci untuk menjaga profitabilitas peternak dan mencegah lonjakan harga protein hewani. Namun, efektivitas kebijakan jangka menengah ini akan lumpuh jika tidak didukung oleh mekanisme tanggap darurat yang kuat.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada stabilisasi biaya produksi, tetapi harus juga mengatasi biaya transaksi (transaction costs) yang melonjak akibat gangguan infrastruktur logistik,” katanya.

Guna mengatasi tantangan distribusi yang berulang itu, Pemerintah menurut Muliarta perlu bergeser dari respons ad hoc menjadi strategi jangka panjang yang lebih terstruktur. Investasi harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur utama yang tahan bencana (disaster-resilient).

Setiap koridor logistik pangan utama wajib memiliki jalur alternatif (redundant route) yang dipetakan dan siap digunakan. “Ini mengurangi kebergantungan tunggal pada satu titik kritis, seperti jembatan atau ruas jalan tunggal,”ungkapnya.

Dalam kondisi kritis, negara harus memiliki protokol yang mengizinkan penggunaan aset non-komersial (TNI/Polri) seperti kapal, helikopter, atau pesawat kargo, untuk airdrop atau distribusi cepat. Ini harus menjadi bagian integral dari protokol supply chain pangan darurat untuk memecahkan blokade pasokan secara cepat.

Bulog dan lembaga pangan daerah harus mengadopsi model manajemen stok dinamis yang mengintegrasikan data cuaca dan risiko bencana. Dengan demikian, mereka dapat melakukan relokasi stok preventif ke gudang-gudang penyangga mini di perimeter wilayah rawan sebelum bencana terjadi, sehingga meminimalkan waktu tunggu pasokan saat krisis tiba.

“Singkatnya, percepatan distribusi hanyalah alat respons, tetapi penguatan rantai pasok yang resilien adalah solusi fundamental. Ujian ketahanan pangan di Sumatera adalah panggilan untuk membangun sistem logistik yang setangguh dan sefleksibel keragaman pangan yang kita miliki,”pungkas Muliarta.

Antisipasi Lonjakan Harga