Sinyal Kuat dari Airlangga: Risiko Terserap, Ekonomi 2026 Dipastikan Cerah!

Kegiatan penyaluran beras stabilisasi pasokan pangan tercatat sebanyak 624 ribu ton dan masih akan disalurkan sebanyak 875 ribu ton.

Bantuan pangan kepada 18,3 juta penerima manfaat berupa bantuan beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan telah digelontorkan pemerintah. Upaya ini, ujar Airlangga, tentunya membantu menahan kenaikan harga pada Oktober-November 2025.

Dari sisi upaya peningkatan produksi pangan, hingga Oktober 2025, realisasi pembiayaan KUR dan alsintan (alat dan mesin pertanian) mencapai Rp86 triliun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup lebih dari 44 juta anak juga turut memastikan produksi petani semakin terserap.

Pemerintah juga menggelontorkan Rp31 triliun untuk stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan BLT Kesera senilai Rp900 ribu bagi 35 juta keluarga selama tiga bulan. Selain itu, program magang untuk 100 ribu peserta selama enam bulan, anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp1,37 triliun.

Dari sisi digitalisasi pemerintah daerah, Airlangga menyampaikan bahwa program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan.

Sampai dengan semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-banking sebesar Rp75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Upaya digitalisasi juga terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai. Hingga September 2025, transaksi non-tunai mencapai Rp642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3 persen. Di samping itu, realisasi pendapatan dan belanja non-tunai pemerintah daerah juga meningkat.

Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah antara lain perluasan kanal digital termasuk QRIS dan Kartu Kredit Indonesia serta perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit.

Selain itu, dilakukan pula penguatan pembangunan daerah dengan ketersediaan fungsi sebagai bank rekening kas umum daerah, perluasan insentif bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi berbasis satu data, termasuk pajak atau interoperability data antara pusat dan daerah.