Menyongsong Era Baru Pengelolaan Haji

Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu menyatukan kewenangan yang selama ini tersebar, memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menata ulang manajemen dana serta antrean sehingga dapat menghadirkan tata kelola haji yang lebih terintegrasi, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan jutaan calon jamaah.

Penyelenggaraan haji di Indonesia tiap tahun terus menjadi sorotan karena kompleksitas masalah yang belum tertuntaskan, mulai dari tata kelola keuangan hingga lamanya waktu tunggu keberangkatan. Data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 5,4 juta calon jamaah haji, baik reguler maupun khusus, yang dananya telah dititipkan.

Jumlah yang begitu besar ini bukan hanya menggambarkan tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji, tetapi juga menegaskan betapa panjang dan menumpuknya antrean, yang di beberapa daerah bahkan dapat mencapai puluhan tahun. Besarnya volume calon jemaah inilah yang sekaligus menempatkan pengelolaan dana haji pada posisi strategis dan rawan sorotan publik.

Kondisi ini menjadi salah satu latar belakang mengapa dalam perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Institusi baru ini ditugaskan untuk mengatasi berbagai kelembagaan yang selama ini terpecah, mulai dari aspek regulasi, pelayanan, sampai pengelolaan dana dan antrean.

Pembentukan kementerian ini mencerminkan pengakuan pemerintah bahwa penyelenggaraan haji membutuhkan tata kelola yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika jemaah yang terus bertambah. Dengan mandat dan struktur yang lebih fokus, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh menjadi langkah reformasi yang menandai keseriusan pemerintah menjawab tuntutan publik.

Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah membenahi tata kelola dan pelayanan haji, dua aspek yang selama ini menjadi akar persoalan dan sumber kritik tahunan, berikut pernyataan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang dilantik pada 8 September 2025 dalam beberapa kesempatan disusunwartawan Koran Jakarta, Frederikus W Sabini.

Setelah dilantik, apa pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto?

Setelah pelantikan, kami diundang Presiden ke ruangan beliau, berbicara banyak hal. Dan terkait dengan haji, beliau menyampaikan apapun yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita.

Apa yang disampaikan oleh presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Dahnil (Anzar Simanjuntak) merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat.

Bagaimana Anda menyikapi tanggung jawab ini?

Saya katakan berat, karena 10 bulan terakhir, saya tahu persis bagaimana medan haji, baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu, tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Saya kira itu.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto sehingga harus dibuktikan dengan manfaat dan keberadaannya terhadap bangsa. Kemenhaj tak boleh hanya menjadi formalitas melainkan juga menghadirkan kinerja nyata dan berorientasi pada target.

Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target.