TNI AD, Polri, dan Dinas Kehutanan Kerahkan 200 Personel untuk Jaga Taman Nasional Tesso Nilo

Sebanyak 200 personel gabungan dari TNI Angkatan Darat, Kepolisian Republik Indonesia, dan Dinas Kehutanan Riau dan Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI dikerahkan untuk menjaga ketat Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XIX Tuanku Tambusai, Letkol MF Rangkuti mengatakan kekuatan pengamanan itu melibatkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari TNI AD, satu Satuan Setingkat Peleton (SST) dari Brimob Kepolisian Daerah Riau, serta personel dari Dinas Kehutanan dan Gakkum Kehutanan.

"Total sekarang 200 personel gabungan dari sejumlah instansi, TNI Polri dan Gakkum Kehutanan," katanya di Pekanbaru, Kamis sebagai respon terhadap aksi perusakan plang dan pengusiran prajurit TNI di pos pengamanan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di TNTN.

Rangkuti menegaskan kehadiran TNI di lokasi tersebut merupakan keputusan negara dan bertujuan untuk menjaga stabilitas serta rasa aman, bukan untuk menciptakan ketegangan.

Ia membenarkan adanya gejolak beberapa hari lalu setelah demonstrasi. Menurutnya, sekelompok massa bergerak ke lokasi dan sempat mengusir petugas Satgas PKH yang menempati pos.

"Beberapa hari lalu ada demo setelah itu mereka ke lokasi (TNTN) mengusir petugas satgas di pos," ujarnya.

Untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan dan mencegah bentrokan, Satgas mengambil langkah taktis untuk mengalah. Prajurit menarik diri sementara waktu dan pindah ke tempat yang lebih netral.

Meskipun demikian, kata Rangkuti, pos pengamanan yang sempat kosong tersebut segera dipulihkan. Dia mengonfirmasi bahwa pos vital di TNTN telah ditempati lagi oleh satgas dan diperkuat dengan penambahan personel.

"Kita di sana bukan untuk berbuat anarkis, tapi melindungi kepentingan masyarakat yang ada di TNTN itu sendiri,” ungkap Rangkuti.

Rangkuti juga menyoroti pihak-pihak yang dinilai menjadi pemicu kegaduhan. Menurutnya, keributan yang terjadi saat ini tidak berasal dari masyarakat yang berdomisili di dalam areal TNTN dan diklaimnya berasal dari luar.

"Sementara yang buat gaduh bukan masyarakat yang ada di areal dalam TNTN, tapi dari luar, yang mencoba mencampuradukkan kepentingannya dengan membawa isu ini," terangnya.