Kemacetan Jakarta Tak Bisa Dihilangkan, Namun Dapat Dikelola

Jakarta - Head of Supervisor Board Intelligent Transport System (ITS) Indonesia Prof Bambang Susantono mengungkapkan bahwa kemacetan di Jakarta tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikelola sehingga tidak terlalu membebani masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kemacetan tidak dapat dihilangkan untuk kota megapolitan sebesar Jakarta ini tapi bisa di manage,” kata dia usai memberikan paparan di "Indonesia International Transport Summit (IITS)" di Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut dia, untuk mengelola kemacetan secara klasik dapat dilakukan dengan “push and pull”. Untuk “push” dilakukan dengan cara memaksa orang tidak menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat mengurangi kemacetan.

Sementara “pull” dapat dilakukan dengan membuat transportasi publik menjadi lebih menarik sehingga masyarakat menggunakan dalam aktivitas harian.

Ia mengatakan, saat ini transportasi publik di Jakarta sudah mulai beragam dan ada perbaikan di sejumlah sisi.

Kondisi saat ini sudah bagus tapi jika dilihat dari kebutuhan, layanan transportasi publik yang ada saat ini harus ditingkatkan.

“Kalau dari segi kebutuhan masyarakat tentu kondisi saat ini masih jauh,” kata mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

Ia memaparkan kemacetan di Jakarta di jam sibuk yang terjadi secara monosentris dari daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta di pagi hari dan sebaliknya pada sore harinya.

Pergerakan masyarakat di jam sibuk terjadi di waktu bersamaan menggunakan transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada mereka yang tidak menggunakan transportasi di jam tersebut.

Kemudian "space" atau jalan yang digunakan masyarakat secara bersamaan dan pertumbuhan jalan yang rendah sehingga pemerintah melakukan upaya pembatasan ganjil dan genap.

“Bisa juga meniru yang dilakukan di Singapura, yakni 'Electronic Road Pricing' (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik,” kata dia.

Terakhir, pemerintah dapat memberikan insentif kepada warga yang beraktivitas menggunakan transportasi publik dengan memberikan diskon harga atau menggratiskan.

“Saat ini sudah banyak negara di dunia menjadikan transportasi publik sebagai hak untuk mobilitas sehingga menggratiskan biaya naik transportasi umum atau berikan diskon,” kata dia.