OJK: Program Desa EKI di Majalengka Kembangkan Wisata Ramah Difabel

MAJALENGKA - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menegaskan Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Gunung Kuning, Majalengka, Jawa Barat, diarahkan untuk pengembangan desa wisata ramah difabel sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis inklusi.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Majalengka, Sabtu, mengatakan pengembangan wisata ramah difabel menjadi salah satu fokus program ini, karena sesuai dengan potensi desa dan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang merata.

“Program Desa EKI di Majalengka ini tidak hanya memperkuat akses keuangan, melainkan mengembangkan desa wisata ramah difabel sebagai keunggulan lokal,” katanya.

Ia menjelaskan program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Desa Gunung Kuning, BUMDes Karya Mekar, serta industri jasa keuangan.

Menurut Agus, pengembangan wisata inklusif harus ditopang oleh kesiapan masyarakat, kelembagaan desa, serta ekosistem ekonomi yang kuat.

Oleh karena itu, kata dia, Program Desa EKI di Gunung Kuning menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi tersebut.

Ia menyampaikan selain pengembangan pariwisata, Program Desa EKI diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan melalui peningkatan literasi dan pemanfaatan produk keuangan formal.

“Tujuannya agar masyarakat makin bijak dalam menggunakan produk keuangan dan tidak lagi bergantung kepada rentenir, bank emok, hingga pinjaman ilegal,” ujarnya.

Pihaknya menilai peningkatan inklusi keuangan, dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih mandiri sehingga pengembangan desa wisata dapat berjalan berkelanjutan.

Agus menuturkan Program Desa EKI dilakukan dalam tiga tahap, yakni pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi, dengan periode pelaksanaan hingga 2026.

Sejauh ini, kata dia, tahap pra-inkubasi dan inkubasi telah dilaksanakan dengan fokus pada pemetaan kebutuhan serta pengenalan layanan keuangan kepada peserta.

Pada tahap pra-inkubasi, OJK Cirebon memetakan kebutuhan akses keuangan terhadap 108 peserta yang hasilnya menunjukkan 51 persen membutuhkan tabungan, 4 persen deposito, 19 persen kredit usaha, dan 3 persen pembiayaan kendaraan.

“Tindak lanjutnya adalah pelaksanaan product matching antara perbankan dan industri keuangan non-bank pada Agustus 2025,” kata Agus.

Ia menyebut proses inkubasi akan berlanjut di tahun depan, melalui pendalaman berbagai produk dan layanan keuangan untuk memperkuat ekosistem inklusi di desa tersebut.