CIPS Kritik Pedas: Data Sudah Terintegrasi, Tapi Masalah Impor Masih Jalan di Tempat

Adapun analisis analisis autoregressive distributed lag (ARDL) tidak menemukan bukti statistik bahwa NK berdampak signifikan pada pergerakan harga komoditas yang dianalisis.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, CIPS menilai bahwa pemerintah perlu menghapus sistem kuota, termasuk NK.

Selain karena sistem belum bisa menjawab sebagian besar permasalahan lama, pembatasan kuota seperti NK dinilai tidak relevan mengingat Indonesia tengah mengupayakan bergabung dengan OECD, memperluas jaringan CEPA, menjalin kerja sama dagang dengan Amerika Serikat, dan melakukan diversifikasi perdagangan.

Data pasokan yang digunakan dalam sistem kuota lama maupun NK juga seringkali tidak akurat. Menurut CIPS, kecil kemungkinannya dapat ditingkatkan hingga mencapai tingkap detail yang dibutuhkan.

Menurut CIPS, mekanisme impor berbasis pasar dinilai lebih efektif karena memungkinkan industri menyesuaikan pasokan dengan cepat, menghindari kelangkaan bahan baku, dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen.

Namun, sistem NK tidak bisa dihapus begitu saja karena membutuhkan proses. Meski demikian, sejumlah perbaikan perlu dilakukan pemerintah salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai perlu mengupayakan otomatisasi proses penerbitan izin impor.

“Karena sebenarnya sudah dibahas dalam Rakortas, datanya sudah terintegrasi, tidak perlu lagi lama-lama, keluarkan saja (penerbitan izin impor) secara otomatis. Harusnya seperti itu,” kata Hasran.

Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebaiknya tidak menambah jenis komoditas baru ke dalam cakupan NK, terutama komoditas yang lebih kompleks, sebelum mengevaluasi kinerja secara menyeluruh.

Proses revisi NK juga perlu disederhanakan, serta kementerian koordinator dan kementerian teknis terkait perlu melakukan survei tingkat perusahaan untuk memantau kendala mereka dalam proses pengajuan serta penerbitan kuota dan izin impor.