CIPS Kritik Pedas: Data Sudah Terintegrasi, Tapi Masalah Impor Masih Jalan di Tempat

JAKARTA – Penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK) memang membawa kemajuan dalam integrasi data komoditas, namun efektivitasnya masih terbatas dalam menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola impor.

Masalah klasik seperti koordinasi antarinstansi, birokrasi perizinan, serta konsistensi kebijakan masih menghambat kelancaran arus impor meskipun data telah lebih terstruktur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem belum cukup tanpa reformasi kelembagaan yang lebih menyeluruh, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan transparansi agar pengambilan keputusan impor dapat lebih cepat, presisi, dan responsif terhadap kebutuhan industri.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai penerapan Sinas NK memang bisa mengintegrasikan data komoditas namun belum bisa mengatasi sebagian besar kendala lama sehingga tata kelola impor belum menunjukkan perbaikan.

“NK berhasil membuat data lebih terintegrasi. Rakortas bisa lebih cepat. Selain itu, praktik-praktik perburuan rente juga bisa dikurangi. Tapi masalah yang sangat substansi bagi pelaku usaha masih ada,” kata Senior Research and Policy Analyst CIPS Hasran dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (21/11).

Diterapkan pada 2022, sistem NK berfungsi sebagai basis data yang menghimpun informasi mengenai kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) berbagai komoditas dalam kurun waktu tertentu. Kehadirannya diharapkan bisa memperbaiki berbagai masalah yang sebelumnya muncul dalam mekanisme kuota impor lama.

Sebelum NK diterapkan, sistem kuota lama kerap dikritik karena data tidak terintegrasi, birokrasi berbelit, hingga marak praktik korupsi.

CIPS memandang bahwa NK memperbaiki sebagian masalah ini, tetapi persoalan yang mendasar masih muncul antara lain data pasokan belum akurat, proses revisi kuota tetap lama, alokasi kuota impor sering tidak sesuai kebutuhan, dan transparansi masih terbatas.

Keadaan ini menghambat arus impor hingga berdampak besar bagi pelaku UMKM dan petani kecil. Keterlambatan pasokan membuat harga bahan baku naik dan biaya produksi ikut melonjak.

Menurut CIPS, sistem NK pada dasarnya masih berupa sistem pembatasan kuota. Dampaknya terhadap kelancaran pasokan serta stabilitas harga belum signifikan.

Jika dilihat secara kuantitatif dari tren arus impor dan pergerakan harga, CIPS mencatat bahwa volume impor tidak menunjukkan perubahan berarti setelah komoditas-komoditas tertentu diatur melalui sistem NK.

Selain itu, mekanisme NK belum berhasil meneruskan penurunan harga internasional ke pasar domestik.

“Apa yang salah? Apakah kita terlambat impor? Barangkali, itu hipotesis kita. Barangkali karena prosesnya lumayan kaku, makanya kemudian impornya terlambat, kita tidak berhasil menurunkan harga domestik sesuai dengan harga internasional,” jelas Hasran.

Melalui pendekatan synthetic control method, CIPS menyimpulkan bahwa penerapan NK tidak berhasil menstabilkan harga beras dan gula, meskipun memberikan dampak stabilisasi pada harga daging sapi.

Adapun analisis analisis autoregressive distributed lag (ARDL) tidak menemukan bukti statistik bahwa NK berdampak signifikan pada pergerakan harga komoditas yang dianalisis.