Impor Laut Diancam Stop, Ketegangan Tiongkok–Jepang Ancam Stabilitas Asia Timur

BEIJING – Ketegangan antara Tiongkok dan Jepang kembali memanas setelah upaya mencari titik temu tidak menghasilkan kemajuan berarti. Kebuntuan diplomatik ini diperparah oleh langkah Tiongkok yang mengancam akan menghentikan impor hasil laut Jepang, sebuah tekanan ekonomi yang dapat memperluas dampak konflik ke sektor perdagangan dan supply chain regional.

Ancaman tersebut menunjukkan dinamika persaingan kedua negara telah bergeser dari sekadar isu geopolitik menjadi instrumen ekonomi strategis. Di tengah memanasnya tensi, risiko ketidakstabilan kawasan meningkat sehingga berpotensi mengganggu sentimen pasar serta hubungan dagang di Asia Timur secara lebih luas.

Pemerintah Tiongkok dan Jepang belum menemukan titik temu terkait ketegangan yang dipicu pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan. Kebuntuan terjadi meski pejabat kementerian luar negeri (kemlu) dari kedua negara telah melakukan pertemuan konsultasi di Beijing.

"Dalam konsultasi tersebut, Tiongkok kembali mengajukan protes keras kepada Jepang atas pernyataan keliru PM Sanae Takaichi mengenai Tiongkok. Kami menegaskan bahwa pernyataan tersebut secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional," kata Juru Bicara Kemlu Tiongkok, Mao Ning, Selasa (18/11).

Pada 7 November lalu, Takaichi menyatakan di parlemen bahwa penggunaan kekuatan militer Tiongkok terhadap Taiwan bisa menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang. Takaichi bahkan menegaskan tidak akan menarik pernyataannya itu.

Pernyataan Takaichi tersebut dinilai bisa memicu penggunaan hak bela diri kolektif Jepang untuk mendukung Amerika Serikat (AS) jika Tiongkok melakukan blokade atau tekanan terhadap Taiwan, meski Konstitusi Jepang melarang perang.

"Pernyataan itu mengikis tatanan internasional pasca-Perang Dunia II, dan bertentangan dengan prinsip 'Satu Tiongkok' serta semangat empat dokumen politik antara Tiongkok dan Jepang. Pernyataan itu telah menimbulkan kerusakan mendasar pada fondasi politik hubungan Tiongkok–Jepang," kata Mao Ning.

Dia menyebut pernyataan itu memicu kemarahan rakyat Tiongkok, sehingga warga negara Jepang di Tiongkok diperingatkan untuk berhati-hati dan menghindari kerumunan besar. Dia menegaskan Tiongkok akan membela kepentingannya dan meminta Jepang mencabut pernyataannya dan memberikan jawaban secara jelas dan memuaskan kepada rakyat Tiongkok.

Stop Impor

Pemerintah Tiongkok kemudian mengimbau warganya, termasuk calon mahasiswa yang akan kuliah, untuk tidak pergi ke Jepang. Maskapai Tiongkok melaporkan sekitar 491.000 penerbangan tujuan Jepang telah dibatalkan sejak Sabtu (15/11). Selain itu, media Tiongkok melaporkan bahwa dua film Jepang yang dijadwalkan tayang akhir pekan ini dan awal Desember telah ditunda pemutarannya.

Selain itu, Tiongkok mengancam akan menghentikan impor hasil laut Jepang. Kantor berita Kyodo, Rabu (19/11), melaporkan rencana penghentian impor itu telah diberitahukan kepada pemerintah Jepang lewat saluran diplomatik resmi. 

Tiongkok pertama kali melarang impor hasil laut Jepang pada Agustus 2023 sebagai respons atas pembuangan air yang mengandung kadar rendah tritium radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Impor tersebut sempat dibuka sebagian pada 29 Juni 2025, tetapi baru berjalan pada 5 November ketika hanya tiga dari 697 perusahaan terdaftar yang diizinkan mengirimkan produk.

Di Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan Jepang terbuka bagi semua bentuk dialog dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengusulkan komunikasi berlapis di berbagai bidang di antara kedua negara. AFP/Ant/E-10