Pembangunan Kopdes Digenjot Harus Kelar Maret-April 2026: Target Melekat, Risiko Molor Mengintai!

JAKARTA – Akselerasi pembangunan fisik fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi desa dan mendorong kemandirian komunitas lokal.

Infrastruktur yang memadai—mulai dari fasilitas produksi, ruang usaha, hingga sarana distribusi—akan meningkatkan efisiensi operasional koperasi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi.

Percepatan pembangunan ini juga berperan sebagai katalis bagi peningkatan kualitas SDM, penguatan jaringan pemasaran, dan digitalisasi layanan koperasi.

Dengan dukungan investasi yang tepat dan tata kelola yang transparan, percepatan pembangunan fisik Kopdes dapat menjadi langkah strategis dalam menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan dan inklusif.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ditargetkan rampung pada Maret hingga April 2026, sebagai wujud percepatan penguatan ekonomi rakyat melalui jaringan koperasi modern terintegrasi.

"Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, Maret-April itu bisa selesai pembangunan fisiknya (Kopdes Merah Putih)," kata Menkop dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (18/11).

Dia menyampaikan penyediaan gerai dan sarana pendukung kini telah mencapai 30.500 titik tanah yang siap dibangun, setelah melalui proses inventarisasi intensif setiap hari di seluruh daerah.

Upaya inventarisasi lahan dilakukan secara masif dengan target seribu titik per hari, sehingga kebutuhan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih dapat terpenuhi sesuai rencana dan arahan pemerintah pusat.

Untuk memperkuat tata kelola, Kementerian Koperasi telah merekrut dan melatih 7.867 bisnis asisten yang akan menjadi pendamping utama dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi di tingkat desa serta kelurahan.

Setiap bisnis asisten dipersiapkan bertanggung jawab mendampingi 10 koperasi desa, mulai dari penyusunan rencana bisnis, administrasi kelembagaan, hingga memastikan operasional berjalan optimal melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen.

Kehadiran para pendamping itu diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata masyarakat desa, sehingga koperasi benar-benar berfungsi sebagai pusat penggerak ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Selain bisnis asisten, sebanyak 1.104 project management officer (PMO) ditempatkan di seluruh Indonesia untuk memastikan program berjalan transparan, terukur, dan sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Para PMO menjadi penghubung teknis dengan dinas daerah agar seluruh proses operasional Koperasi Desa Merah Putih berada dalam pengawasan terstruktur, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Business Assistant (BA) dan PMO kini telah diturunkan ke desa-desa untuk mempercepat pemetaan lahan baru, memverifikasi kesiapan lokasi pembangunan, dan memastikan kelancaran koordinasi dengan PT Agrinas sebagai pelaksana konstruksi.