Koordinasi Amburadul, Proyek Tol Patimban Tersendat di Meja Birokrasi

JAKARTA – Tertundanya pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat (Jabar), mencerminkan lemahnya koordinasi lintas lembaga di tingkat daerah. Hal itu berdampak pada kelancaran proyek strategis nasional (PSN).

Hambatan administratif dan kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah (pemda), kementerian terkait, serta pihak pelaksana memperlihatkan masih adanya celah dalam tata kelola infrastruktur strategis. Keterlambatan ini bukan hanya mengganggu konektivitas logistik nasional, tetapi juga menurunkan efisiensi rantai pasok ekspor-impor yang seharusnya didukung oleh keberadaan Patimban.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan ke depannya tidak boleh ada lagi hambatan administratif dalam pelaksanaan proyek Jalan Tol Akses Patimban. Dia menilai, keterlambatan perpanjangan izin suplai material menunjukkan lemahnya koordinasi pemda yang berpotensi mengganggu penyelesaian proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah tersebut.

“Saya mendapat informasi bahwa proyek ini sempat atau masih berkendala dengan material yang itu menyangkut izin daripada suplai material. Ini seharusnya tidak boleh terjadi,” ujar Roberth di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Roberth, proyek strategis nasional seperti tol akses seharusnya mendapat dukungan penuh dari semua pihak, termasuk pemda. Dirinya menyoroti kasus habisnya izin suplai material yang seharusnya mudah diperpanjang, namun justru menyebabkan keterlambatan distribusi material timbunan ke lokasi proyek.

“Kalau tinggal diperpanjang, saya kira ini kan proyek nasional yang sangat dibutuhkan. Maka wajib utuhnya untuk bisa dipercepat,” tegasnya.

Roberth menambahkan, akibat keterlambatan tersebut, pelaksana proyek terpaksa mendatangkan material dari daerah yang lebih jauh, sehingga berdampak pada meningkatnya biaya dan lamanya waktu pengiriman. Dirinya berharap Pemda Jabar segera memperbaiki mekanisme perizinan dan memastikan proses administrasi tidak menjadi hambatan pada proyek yang menyangkut kepentingan nasional.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko dikutip dari laman resmi DPR RI menilai keterlambatan penyelesaian PSN tersebut menghambat optimalisasi Pelabuhan Patimban, yang digadang-gadang sebagai pelabuhan ekspor otomotif terbesar di Indonesia.