-
-
- Nasional
-
- KemenPPPA Siap Perkuat Sinergi demi Lindungi Pekerja Migran Perempuan KemenPPPA Siap Perkuat Sinerg...
KemenPPPA Siap Perkuat Sinergi demi Lindungi Pekerja Migran Perempuan
📅 Minggu, 02 Nov 2025, 22:58 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: Humas Kementerian PPPA
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam melindungi pekerja migran perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Hal ini juga termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kami tidak hanya fokus pada perlindungan pekerja migran perempuan di luar negeri, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapat perhatian. Kami juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” kata Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dalam keterangannya, Minggu (2/11).
Arifah menambahkan, Kementerian PPPA juga mengusulkan berbagai langkah konkret mulai penyusunan materi terkait tindak pidana kekerasan seksual serta penguatan mental. Kementerian PPPA juga mengambil peran penting dalam upaya pemberantasan TPPO melalui keaktifan dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
“Pekerja migran perempuan perlu diberi bekal yang kuat, baik secara hukum maupun mental. Mereka harus tahu hak-haknya dan siap menghadapi tantangan di negara tujuan,” ujar Arifah.
Sementara, Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja turut memperbesar kerentanan pekerja perempuan. Terutama bagi mereka yang sedang hamil atau memiliki tanggung jawab ganda di rumah dan tempat kerja.
Sebaiknya Anda baca juga:
“UU Cipta Kerja dalam praktiknya justru meningkatkan risiko kerentanan bagi perempuan, khususnya yang hamil. Banyak dari mereka menghadapi diskriminasi atau kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak produktif,” kata Maria Ulfah Anshor.
Maria menegaskan bahwa Komnas Perempuan mendorong agar pemerintah dan dunia usaha segera meninjau ulang kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan agar lebih inklusif, adil, dan ramah terhadap perempuan.
“Kami berharap ada reformasi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Perlindungan bukan hanya soal regulasi, tapi juga implementasi di lapangan,” ucap Maria. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!