KPK Siap Panggil Pihak Terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung

JAKARTA - KPK memastikan siap memanggil pihak yang diduga mengetahui atau memiliki informasi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Pemanggilan dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut.

“KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi. Selain itu, keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini," kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Senin (27/10).

Meski begitu, KPK belum dapat membeberkan siapa saja pihak yang telah atau akan dimintai keterangan.

“Penyelidikan masih berprogres, jadi memang secara detil substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, belum bisa kami sampaikan," kata Budi.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan sejumlah tokoh, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Prof. Mahfud MD. Budi menyebut hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyelidikan.

“Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini. Namun demikian, KPK sangat terbuka kepada siapapun yang memiliki informasi, memiliki data, atau keterangan terkait dengan perkara ini,” ujar Budi.

KPK mengatakan bahwa proses penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dimulai sejak awal tahun 2025. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa proses penyelidikan masih terus berprogres.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” kata Budi.

KPK juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki informasi tambahan untuk turut berpartisipasi. Budi menegaskan, setiap laporan atau data yang masuk melalui saluran pengaduan masyarakat akan menjadi bahan penting bagi tim penyelidik.

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan tengah melakukan penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Asep Guntur Rahayu.

Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya mengungkap dugaan adanya mark up anggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh. Menurut dia, terdapat perbedaan signifikan antara biaya pembangunan di Indonesia dan di Tiongkok.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dollar Amerika Serikat. Akan tetapi, di Tiongkok sendiri, hitungannya 17-18 juta dollar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud dalam video tersebut.

Mahfud menyebut dugaan mark up itu menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Mahfud mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh. ils/I-1