Pemkab Bima Alokasikan Rp1 Miliar di APBD-P 2025 untuk Perbaikan Pascabanjir Wera dan Ambalawi

Solusi terpadu

Melihat kondisi di lapangan, pemulihan pascabencana di kawasan tersebut tidak cukup dilakukan dengan cara menambal kerusakan yang ada. Diperlukan arah kerja yang menyentuh akar persoalan dan membangun ketahanan jangka panjang.

Langkah pertama adalah memprioritaskan infrastruktur yang benar-benar menghidupkan. Anggaran Rp1 miliar yang telah dialokasikan harus dipetakan secara cermat agar setiap rupiah memberi dampak langsung bagi warga.

Irigasi yang rusak perlu segera diperbaiki agar petani bisa menanam kembali, sementara jembatan yang putus harus dipulihkan untuk memulihkan akses pasar dan mobilitas masyarakat.

Penanganan sungai, bronjong, dan pembangunan dam sabo menjadi keharusan agar banjir serupa tidak terulang. Kerusakan 400 meter saluran irigasi, misalnya, bukan sekadar angka di laporan, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan pangan lokal.

Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat dan pemerintah desa sebagai subjek, bukan sekadar objek. Selama ini, penanganan pascabencana kerap terhambat karena warga hanya dijadikan penerima bantuan.

Padahal, komunitas lokal seharusnya menjadi bagian dari proses. Mereka perlu dilibatkan sejak awal: memantau kerusakan, menentukan prioritas perbaikan, hingga mengelola bantuan untuk pemulihan ekonomi.

Edukasi tentang pengelolaan sungai, reboisasi hulu, dan mitigasi bencana juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa ketahanan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesadaran lingkungan dan budaya.

Selain itu, penggunaan anggaran harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Alokasi dana memang penting, namun yang lebih krusial adalah kejelasan dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Banyak warga masih menunggu kepastian kapan rumah mereka diperbaiki dan irigasi kembali difungsikan.

Laporan internal menunjukkan hingga musim hujan berikutnya, relokasi dan perbaikan belum juga tuntas. Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka akses informasi melalui dashboard publik atau laporan berkala yang memetakan progres tiap desa agar masyarakat dan media dapat ikut mengawasi bersama.

Terakhir, mitigasi jangka panjang harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur. Pemulihan seharusnya tidak berhenti pada pembangunan kembali, tetapi diarahkan untuk membangun lebih tangguh.

Deforestasi di hulu sungai dan alih fungsi lahan menjadi pemicu utama kerentanan wilayah ini. Tanpa penanganan menyeluruh, setiap perbaikan fisik hanya akan menjadi solusi sementara.

Karena itu, program reboisasi, penataan kawasan hulu, serta penguatan sistem peringatan dini di tingkat desa perlu dijadikan prioritas agar ketahanan lingkungan dan sosial benar-benar terbangun dari akar.