Pemkab Pasaman Barat Gencarkan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan

Simpang Empat - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berkomitmen keluar dari predikat wilayah dengan perilaku buang air besar sembarangan dalam upaya meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

"Dalam waktu dekat kota akan mendeklarasikan diri sebagai open defecation free (ODF) atau daerah bebas buang air besar sembarangan untuk memberikan semangat bagi masyarakat," kata Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Minggu (26/10).

Dia menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap jamban sehat dan perilaku hidup bersih.

"Kita harus fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, terutama dengan menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan persoalan stunting dan pangan," ujar dia.

Ia menyebutkan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Program ini merupakan pilar pertama dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang bertujuan mengubah perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat.

"Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, baru 16 daerah yang sudah ODF. Tiga daerah lainnya yang belum adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, dan Kepulauan Mentawai,” jelasnya.

Dia berharap para camat, wali nagari (kepala desa) dan TP-PKK dapat berkoordinasi secara maksimal untuk memastikan data, dokumen, serta kondisi lapangan benar-benar siap.

"Kita harus menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat pantas dan layak mendapatkan pengakuan sebagai daerah ODF," katanya.

Selain isu sanitasi, Bupati Yulianto juga mengimbau wali nagari untuk mengaktifkan pemanfaatan pekarangan keluarga sebagai upaya mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pasaman Barat Sifrowati Yulianto menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga dan juga kebersihan lingkungan

"Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK harus dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Program yang terkait dengan kesehatan dan gizi keluarga merupakan agenda utama pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun nagari," ujarnya.