Jangan Jadi Celah Mafia Tambang! Anggota DPR Ratna Juwita Sari Desak Legalisasi Tambang Rakyat Diawasi Ketat Demi Keadilan

JAKARTA - Langkah pemerintah membuka ruang legalisasi tambang rakyat disambut hangat oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari. Namun, ia menegaskan agar kebijakan ini tidak berubah menjadi celah bagi pihak-pihak nakal alias mafia tambang yang hanya ingin menjarah sumber daya alam atas nama rakyat.

Ratna menyebut, legalisasi tambang rakyat adalah langkah besar menuju kedaulatan energi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

“Sudah saatnya masyarakat tidak lagi menjadi penonton, tapi pelaku utama dalam mengelola kekayaan alam negeri ini,” ujarnya di Senayan, Rabu (22/10/2025).

Selama ini, ribuan sumur minyak rakyat dan tambang tradisional di berbagai daerah menjadi tulang punggung ekonomi lokal, namun sering berhadapan dengan ketidakpastian hukum. Melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR), negara akhirnya memberikan kepastian dan pengakuan hukum yang layak.

Menurut Ratna, prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan wajib dijaga.

“Tambang rakyat bukan masalah, tapi potensi besar yang harus diarahkan dengan tata kelola bersih dan berpihak pada alam,” tegasnya.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi koperasi, BUMDes, dan lembaga ekonomi desa untuk menjadi pengelola resmi tambang rakyat. Produksi minyak rakyat yang rata-rata dua barel per hari, kata Ratna, bukan sekadar angka, tapi napas ekonomi ribuan keluarga desa.

“Energi dari rakyat, untuk rakyat,” ujarnya mantap.

Meski demikian, Ratna memberi peringatan keras. Ia menuntut verifikasi izin tambang rakyat dilakukan dengan selektif dan transparan agar tidak disusupi mafia tambang berkedok koperasi.

“Jangan sampai kebijakan pro-rakyat ini malah dijadikan alat eksploitasi baru,” tegasnya.

Ratna juga mengapresiasi program pemerintah yang memperluas akses energi melalui pembangkit listrik tenaga surya komunal, biodiesel, dan listrik desa. Ia menilai arah kebijakan ini mendukung transisi energi hijau sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat desa.

Lebih jauh, Ratna menekankan bahwa proses legalisasi tambang rakyat harus mengutamakan lingkungan dan hilirisasi agar memberi nilai tambah ekonomi lokal.

“Jika dikelola benar, tambang rakyat bisa menjadi warisan strategis era Presiden Prabowo, simbol energi berdaulat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kemakmuran bangsa,” tutupnya.