UE: Asean Harus Bisa Dorong Perubahan

KUALA LUMPUR - Uni Eropa (UE) tidak akan mengirimkan pemantau ke pemilu Myanmar mendatang, kata pejabat tinggi hak asasi manusianya pada Jumat (17/10), seraya menyebut pemungutan suara tersebut tidak bebas dan adil serta mendesak negara-negara Asia tenggara untuk mendorong perubahan.

"Kami menyerukan kepada semua negara tetangga, termasuk negara-negara Asean, untuk benar-benar mendorong perubahan arah," ujar Komisioner Uni Eropa, Kajsa Ollongren, kepada AFP dalam sebuah sesi wawancara di ibu kota Malaysia.

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyebut pemilu 28 Desember sebagai jalan menuju rekonsiliasi dalam perang saudara yang dipicunya dengan perebutan kekuasaan melalui kudeta tahun 2021. Namun, para pemantau internasional, termasuk pakar PBB dan Amnesty International, telah menepis pemungutan suara tersebut sebagai taktik untuk melegitimasi pemerintahan militer yang berkelanjutan.

"Selama Myanmar tidak stabil, selama Myanmar menjadi sumber ketidakstabilan bagi seluruh kawasan, hal itu seharusnya menjadi perhatian utama bagi negara-negara Asean," ujar dia.

Seruan Ollongren ini muncul menjelang KTT Asean di Kuala Lumpur pekan  depan, di mana isu pengiriman pemantau pemilu untuk mewakili blok 10 negara tersebut diperkirakan akan dibahas.

Asean telah berjuang untuk menerapkan rencana lima poin, yang antara lain menyerukan gencatan senjata segera di Myanmar.

Malaysia adalah ketua bergilir Asean tahun ini, yang telah lama dicemooh oleh para kritikus sebagai tempat bicara yang tak berdaya, dan seruan-seruan pada pertemuan puncak dan pertemuan sebelumnya untuk mengakhiri pertempuran hanya sedikit membuahkan hasil.

Pemungutan suara Myanmar akan diblokir di kantong-kantong besar negara yang direbut oleh berbagai gerilyawan prodemokrasi dan tentara etnis minoritas yang telah lama aktif yang telah menemukan tujuan bersama untuk melawan junta.

Naypyidaw telah mengakui bahwa pemilihan umum tidak akan berlangsung di satu dari tujuh daerah pemilihan parlemen nasional, banyak diantaranya merupakan zona perang aktif, sementara darurat militer tetap berlaku di satu dari lima kota.

Ollongren menyerukan kepada semua pihak di Myanmar untuk menghentikan kekerasan, agar mereka mengubah arah, agar mereka memasuki dialog yang sejati dengan semua pihak terkait.

"Dan dari sana, bertransisi menuju perdamaian dan mulai membangun negara di mana Anda akan memiliki pemilihan umum yang bebas dan adil di masa depan," kata dia.

“Pemungutan suara yang direncanakan tidak bebas dan adil karena cara penyelenggaraannya," kata Ollongren. "Itu berarti kita tidak dapat mengakui ini sebagai pemilihan umum yang sesungguhnya, sebagai pemilihan umum yang adil. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria ini, kami tidak akan mengirimkan pemantau ke sesuatu yang tidak kami akui sebagai pemilu," ujar dia. AFP/I-1