Kemenhub Bergerak Cepat! Transportasi Darat Jadi Motor Pemerataan Nasional

JAKARTA – Konektivitas yang kuat antarwilayah akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses bagi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Dengan transportasi darat yang efisien dan terintegrasi, potensi ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal, sehingga pertumbuhan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan juga merata hingga pelosok Nusantara.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat)terus mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah. Langkah ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi strategi jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.

Dikatakan oleh Direktur Jenderal Hubdat Kemenhub, Aan Suhanan, untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, pihaknya menetapkan arah dari kebijakan transportasi perkotaan, seperti seluruh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terhubung sistem transportasi yang handal ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN). “Ditjen Hubdat juga melakukan peningkatan aksesibilitas simpul transportasi skala nasional, seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Stasiun KA. Di mana hal ini melalui penyediaan integrasi transportasi sehingga mempermudah masyarakat melakukan perjalanan,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (16/10).

Tidak berhenti sampai di sana, tambah Aan, seluruh kawasan perkotaan tersedia layanan angkutan umum massal yang handal dalam menunjang aksesibilitas di dalam setiap kawasan. Bahkan seluruh kawasan agropolitan, perdesaan dan perbatasan tersedia layanan angkutan handal di dalam dan menuju kawasan perkotaan terdekat.

Seperti diketahui, hingga 2024, Ditjen Hubdat mengoptimalkan layanan angkutan perkotaan berbasis jalan atau biasa di sebut Buy The Service. Di mana layanan tersebut tersebar ke 11 wilayah di Indonesia, seperti Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Jogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Dari 11 wilayah tersebut telah dilayani dengan menggunakan 817 unit bus dan 54 mobil feeder.

Saat ini, sudah ada beberapa layanan Teman Bus yang sudah diambil alih oleh pemerintah daerah (pemda). Hal tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu Teman Bus ini sifatnya memberikan stimulus yang kemudian wajib dilanjutkan oleh masing-masing pemda. Bahkan dengan adanya perpindahan layanan ke pemda ini mengindikasikan hal baik karena daerah sudah lebih terhadap layanan angkutan perkotaan.

Dijelaskannya, selama 2020-2025, sebanyak 92 juta penumpang telah terlayani dan sebesar 72 persen pengguna Teman Bus adalah masyarakat yang beralih dari sepeda motor dan 23 persen merupakan masyarakat yang beralih dari mobil pribadi.

Ke depannya, lanjutnya, pemerintah pusat akan fokus pada peningkatan layanan transportasi umum. Seperti sistem angkutan umum massal di 16 kota di 2 kawasan dengan anggaran 3,72 triliun rupiah. Lalu ada juga layanan subsidi angkutan jalan di 1.592 layanan dengan nilai 905,57 miliar rupiah dan ada juga angkutan Kawasan Strategi Nasional (KSN) di 81 layanan sebanyak 278,05 miliar rupiah.

Dampak Positif

Pada kesempatan terpisah, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menjelaskan pembangunan dan pembenahan transportasi umum yang terencana dan terpadu akan memberikan dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. “Yang utama adalah manfaat ekonomi dan pemerataan wilayah. Mendorong pusat pertumbuhan baru, yakni transportasi umum yang efisien di luar Jawa membantu menciptakan dan menghidupkan pusat-pusat ekonomi baru,” katanya.