DPRD DKI Dukung Gubernur Pramono Larang Konsumsi Daging Anjing

Jakarta -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendukung rencana Gubernur DKI Pramono Anung yang segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) terkait larangan memperdagangkan serta mengonsumsi daging anjing dan kucing di Ibu Kota.

Terlebih rencana ini sudah lama menjadi aspirasi konstituen PDI Perjuangan, partai yang menjagokan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada 2024.

"Kami mendukung penuh langkah Gubernur yang segera menerbitkan pergub ini dalam waktu sebulan ke depan," kata Ima Mahdiah di Jakarta, Selasa.

Ima meyakini bahwa rencana penerbitan pergub larangan konsumsi dan perdagangan daging anjing dan kucing ini merupakan langkah progresif yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan juga semangat Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern dan beradab.

"Aturan ini bukan hanya tentang kesejahteraan hewan, tetapi juga tentang kesehatan masyarakat, pencegahan zoonosis dan yang terpenting, meningkatkan standar kesejahteraan hidup bersama," ujarnya.

Ima mengatakan, pihaknya juga mendukung penuh rencana Gubernur Pramono yang berencana menuangkan larangan konsumsi dan perdagangan daging anjing dan kucing ini lewat peraturan daerah (perda) setelah pergub terbit.

DPRD siap bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan segala peraturan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan progresif ini. "Kami juga siap untuk menyosialisasikannya dengan masif guna membangun kesadaran dan dukungan publik," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera menerbitkan pergub yang melarang perdagangan daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi.

Rencana itu disampaikan Pramono setelah menerima audiensi organisasi "Dog Meat Free Indonesia" (DMFI) di Balai Kota DKI Jakarta.

"Mereka menyampaikan beberapa keluhan, usulan dan tentunya sebagai Gubernur, saya langsung merespon," katanya.

Ada permintaan untuk membuat pergub mengenai "dog meat free". "Jadi daging anjing tidak untuk dikonsumsi di Jakarta. Untuk itu, usulannya ada dua, apakah dalam bentuk pergub atau perda (peraturan daerah)," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/10).