TPAKD DIY Raih Penghargaan Terbaik Wilayah Jawa–Bali

YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) kembali menorehkan prestasi nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY berhasil menjadi yang terbaik di tingkat provinsi wilayah Jawa–Bali dalam ajang TPAKD Award 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10). Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir langsung menerima penghargaan tersebut.

Kegiatan tahunan ini diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Dalam Negeri. Rakornas dihadiri lebih dari seribu peserta yang terdiri dari kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan, hingga perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

TPAKD Award diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tahun ini, penghargaan tersebut diberikan kepada lima TPAKD provinsi dan sepuluh TPAKD kabupaten/kota di seluruh Indonesia, salah satunya DIY untuk kategori terbaik wilayah Jawa–Bali.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai penghargaan tersebut merupakan hasil dari proses panjang membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata.

“Penghargaan ini sejatinya bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi refleksi dari sistem kerja yang bisa diterapkan oleh setiap daerah. Ini semua proses yang sebetulnya harus bisa dilakukan oleh setiap daerah. Bagaimana terbangun akuntabilitas publik, berarti perencanaan dan pertanggungjawaban memang harus didesain sejak awal,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan menambahkan, perubahan dinamika pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk terus menyesuaikan cara kerja dan pendekatan perencanaan. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak mungkin tercipta secara instan, tetapi harus dibangun melalui sistem yang terencana, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Penghargaan itu hanyalah simbol; yang terpenting adalah proses dan konsistensi dalam membangun kepercayaan publik,” tegasnya.

Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. “Alhamdulillah, TPAKD DIY kembali memperoleh pengakuan nasional. Ini bentuk apresiasi bagi seluruh pihak yang selama ini bekerja keras meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah DIY. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemda DIY, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat agar akses keuangan semakin merata,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam memperkuat inklusi keuangan nasional. Menurutnya, tingkat inklusi keuangan yang baik menjadi penopang stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif karena selaras dengan program Asta Cita. Ke depan, TPAKD diharapkan mendukung agenda prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih,” kata Airlangga.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai penggerak pemerataan ekonomi daerah melalui penguatan infrastruktur keuangan digital, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.

“Keberlanjutan kegiatan TPAKD harus dijaga agar efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Kami berharap kapasitas anggota TPAKD terus meningkat agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan inovasi keuangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang memuat empat strategi utama: penguatan infrastruktur keuangan digital, peningkatan literasi keuangan, keberlanjutan kegiatan TPAKD, dan peningkatan kapasitas anggota. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan pengembangan ekosistem pembiayaan daerah, terutama bagi pelaku UMKM.