Pemilu Myanmar Jadi Agenda Utama KTT ASEAN di Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 26–28 Oktober 2025, akan membahas pelaksanaan pemilu yang damai di Myanmar.

Hal tersebut tertuang dalam hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan – dalam kapasitas Malaysia sebagai Ketua ASEAN – dengan otoritas Myanmar, di Myanmar, Kamis (9/10) kemarin.

"Hal ini (pemilu Myanmar) akan diangkat dan dibahas oleh negara-negara Anggota ASEAN pada KTT Ke-47 ASEAN mendatang di Kuala Lumpur," tulis keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, menyangkut hasil pertemuan itu.

Menlu Malaysia dalam kunjungannya ke Myanmar bertemu Ketua Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara (SSPC) sekaligus Penjabat Presiden Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Menlu Malaysia juga bertemu Perdana Menteri sekaligus Menteri Persatuan Perencanaan Nasional, U Nyo Saw, serta bertemu dengan Menteri Persatuan Luar Negeri, U Than Swe.

Dalam pertemuannya, Menlu Malaysia membahas poin-poin utama Konsensus Lima Poin ASEAN (5PC), yaitu penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, dan dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan Myanmar.

Ia mendesak penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, deklarasi gencatan senjata, dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa batasan.

Menlu Malaysia juga secara resmi menegaskan kembali kesiapan Malaysia untuk menawarkan bantuan dan menyediakan lingkungan yang kondusif dan netral guna memfasilitasi dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan Myanmar, seraya menggarisbawahi komitmen ASEAN terhadap solusi yang inklusif.

Menlu Malaysia turut menyampaikan kepada otoritas Myanmar aspirasi para pemangku kepentingan Myanmar, yang telah diserap Malaysia sejak mengambil alih Kepemimpinan ASEAN awal tahun ini.

Pembahasan juga dilakukan terkait ancaman kejahatan transnasional dan penerimaan Timor-Leste sebagai anggota ASEAN ke-11.

Mengenai ancaman kejahatan transnasional, terutama perdagangan narkoba dan penipuan daring, diskusi juga difokuskan pada penguatan kerja sama regional dalam menanggulangi kegiatan-kegiatan tersebut.

Berkaitan dengan pemilu Myanmar yang akan dilaksanakan akhir tahun ini, Menlu Malaysia menyatakan bahwa sebagai komponen kunci demokrasi, pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip proses yang bebas, adil, transparan, dan kredibel.

Ia menggarisbawahi bahwa pemilu harus diselenggarakan di seluruh negara tersebut dengan partisipasi seluruh partai politik dan pemangku kepentingan.

Menlu Malaysia juga mencatat undangan yang disampaikan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk mengirimkan pemantau pemilu.

Untuk Malaysia, undangan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Malaysia (SPR).