Perbaiki Tata Kelola SPPG, BGN Latih 1.800 Penjamah Makanan Wilayah Bogor-Sukabumi

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi 1.800 orang penjamah makanan dari wilayah Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, untuk memperbaiki tata kelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Kegiatan yang berlangsung pada 4-5 Oktober 2025 ini merupakan tindak lanjut atas kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gangguan pencernaan yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penjamah pangan untuk menjamin standar keamanan pangan di lapangan.

“Keamanan pangan adalah kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kami berharap seluruh penjamah makanan lebih disiplin menerapkan standar kebersihan dan sanitasi, sehingga terhindar dari potensi kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan atau penyakit bawaan pangan," ujar Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu. 

Nurjaeni menegaskan, penjamah makanan berperan penting sebagai garda terdepan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat terjamin aman dan bergizi.

Ia juga mengingatkan setiap SPPG agar memiliki kesiapan penuh dalam pencegahan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan melalui penerapan standar ketat, di antaranya memiliki koki bersertifikat, menerapkan rapid test makanan untuk uji keamanan pangan, dan menggunakan filter air untuk air sumur atau air keran.

Selain itu, SPPG juga mesti menggunakan air galon untuk memasak, selalu melakukan sterilisasi ompreng atau food tray, serta memiliki tiga sertifikat sesuai pedoman pemerintah, yakni sertifikat laik higienitas dan sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal.

"Pastikan selalu ada keterlibatan ahli gizi dalam setiap dapur, serta menyediakan CCTV di dapur sebagai upaya transparansi dan pengawasan berkelanjutan," ucap Nurjaeni.

BGN terus berkomitmen memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pangan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh makanan yang aman, sehat, dan bergizi.

Bimtek tersebut merupakan langkah awal menuju standardisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat SPPG.

Seluruh relawan dan pengelola SPPG diharapkan memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman.

Hal tersebut penting menjadi perhatian karena keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan, oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.