Memimpikan Jakarta sebagai Kota Cinema

JAKARTA – Zaman kini “bioskop” banyak hadir di rumah-rumah dalam rupa televisi layar lebar. Tambah lagi, berbagai sarana untuk menghadirkan film-film dalam banyak platform. Lalu, apakah masih mungkin memimpikan Jakarta sebagai kota cinema? Jakarta memang bersiap menuju kota global dengan sederet mimpi besar, termasuk menjadi kota cinema tadi.

Setelah menyandang predikat sebagai kota literatur pada tahun 2021 dari UNESCO, kini Ibu Kota bercita-cita menjadi kota cinema. Sebab industri film tengah aktif lagi yang menggerakkan perekonomian kreatif Jakarta. Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif Jakarta 2024, subsektor film, animasi, dan video tumbuh lebih tinggi (6,22 persen) dibanding pertumbuhan PDRB Jakarta secara keseluruhan (5,04 persen).

Optimisme menjadi kota cinema juga didukung 141 rumah produksi nasional, di mana 80 persennya berdomisili di Jakarta. Rumah produksi tersebut menghasilkan 42.331 judul film yang masuk Lembaga Sensor Film, tapi memang hanya 285 di antaranya lulus sensor. Langkah mewujudkan kota cinema yang berbudaya dan seni pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan hingga kebutuhan lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta Andhika Permata menyatakan siap memfasilitasi sineas untuk syuting di Jakarta melalui platform Filming in Jakarta. Fasilitas yang disiapkan termasuk aset-aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta seperti PT Pembangunan Jaya Ancol dan Jakarta Experience Board (JxB).

Tujuannya bukan sekadar ingin Jakarta sebagai lokasi syuting, tetapi juga memperlihatkan kota sebagai ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri secara keseluruhan. Apalagi Jakarta sejak era produksi film negara telah menjadi latar bagi rumah produksi untuk menciptakan film yang menggambarkan kehidupan, dinamika, serta perkembangan kota dan masyarakatnya.

Ada Njai Dasima, Si Doel Anak Sekolahan, Janji Joni hingga film-film modern yang menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional. Lalu untuk semakin menarik minat sineas menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting, lembaga Komisi Film Jakarta akhirnya diinisiasi untuk dibentuk sebagai lembaga pelayanan One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Fungsinya bukan hanya tentang perizinan, namun juga database lokasi syuting, penghubung dengan talenta lokal, dan promotor utama Jakarta sebagai destinasi produksi film. Ini seperti yang dimiliki kota-kota dunia: Busan, Hong Kong, dan Tokyo. Dukungan pun diberikan sejumlah lembaga festival film. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menghadiri Festival Film Cannes, Prancis Mei, mengatakan banyak lembaga festival film mendukungnya.

Adapun Komisi Film Jakarta menjadi bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jakarta. Ini lantaran sektor film menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur Jakarta. Tak sampai di sini, Pemprov Jakarta juga terus menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun potensi Jakarta sebagai kota cinema. Bisakah? Semoga saja dapat diwujudkan.