Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Horor MBG: dari KLB, Desakan Evaluasi, hingga Bocah Lima Tahun Lunglai Keracunan. DPD: Jangan Main-main dengan Anak Bangsa

13 Kamis, 25 Sep 2025, 13:44 WIB | Oleh:
Horor MBG: dari KLB, Desakan Evaluasi, hingga Bocah Lima Tahun Lunglai Keracunan. DPD: Jangan Main-main dengan Anak Bangsa Horor MBG: dari KLB, Desakan Evaluasi, hingga Bocah Lima Tahun Lunglai Keracunan. DPD: Jangan Main-main dengan Anak Bangsa Doc: ist
Ket. Perawatan korban keracunan mbg

JAKARTA – Kejadian Luar Biasa (KLB) di Bandung Barat harusnya menjadi momentum pemerintah untuk moratorium (menghentikan sejenak) program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini korban keracunan MBG di Bandung Barat, mencapai 842 anak dalam 3 Hari!

Yang membuat memelas, bocah Amalia Husna Khodijah, perempun berusia 5 tahun juga tercatat sebagai korban keracunan menu MBG. Saat ini Amalia tengah dirawat di Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat.

Komite III DPD mendesak pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap vendor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini penting karena saat ini jumlah kasus keracunan massal setelah siswa mengonsumsi MBG mencapai 5.626 kasus, sehingga ke depannya menu makan MBG lebih berkualitas.

"BGN sebagai penanggung jawab harus mengevaluasi menu MBG. Kasus keracunan bukan sedikit," kata Ketua Komite III DPD Filep Wamafma, Rabu. Menurutnya, BGN harus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG guna memastikan menu makanan tetap aman dikonsumsi.

BGN juga wajib mengambil tindakan tegas apabila menemukan vendor yang melanggar ketentuan penerapan standar keamanan serta kebersihan proses penyediaan makanan bergizi. "Harus ada sanksi. Jangan kompromi soal kesehatan anak bangsa,” ujarnya. Dia menyebut mekanisme evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi pengamatan langsung mulai dari kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, distribusi, hingga sistem pengawasan.

Evaluasi secara komprehensif harus dilakukan agar penyelenggaraan program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi generasi muda, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkoordinasi dengan BGN dalam mencari solusi cepat dan tepat atas masalah keracunan MBG. Menurut pria yang akrab disapa Lalu Ari itu, koordinasi lintas lembaga bernilai penting untuk memastikan penanganan kasus keracunan dapat dilakukan secara terpadu dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

“Kesehatan dan keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segalanya. Program ini memang lahir dari niat baik untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak kita, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan mereka," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail

PDIP Keluarkan Kriteria Calon Wapres

50 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
PDIP Keluarkan Kriteria Cal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +