Mentrans: Transmigran Diarahkan Jadi Pekerja Industri dan Pemilik Lahan

JAKARTA - Menteri Transmigrasi (Mentrans) RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengarahkan para transmigran agar tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga pemilik lahan produktif di kawasan transmigrasi.

Menurut Iftitah, setiap kawasan transmigrasi memiliki kondisi dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Untuk itu Kementerian Transmigrasi mengirimkan para peneliti melalui program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) guna melakukan riset dan menentukan arah pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

"Di beberapa tempat para patriot yang sekarang di 154 kawasan transmigrasi melaporkan, jalan rusak, infrastruktur kurang, jembatan putus dan sebagainya. Tapi contoh di Barelang, infrastrukturnya bagus. Di Melolo, Sumba Timur juga infrastrukturnya jauh lebih baik dibanding tempat lain," kata Iftitah di Jakarta, Rabu (24/9).

Seusai apel pemberangkatan komponen cadangan di Kementerian Transmigrasi, Iftitah menegaskan bahwa model pembangunan transmigrasi kini dilaksanakan melalui skema transmigrasi swakarsa berbantuan.

Skema ini melibatkan badan usaha sebagai mitra transmigran sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga investasi swasta.

"Contoh di Melolo (Sumba Timur) itu bujet APBN terbatas, hanya beberapa puluh miliar, sementara dari swasta itu bisa mencapai Rp9,2 triliun. Saya kemarin baru pulang dari Merauke juga sama. Bujet kami terbatas hanya Rp100-200 miliar untuk pembangunan kawasan transmigrasi di Salor, Merauke. Tapi di situ ada dunia usaha siap investasi sampai Rp150 triliun," ujarnya.

Dengan masuknya investasi besar, transmigran akan memperoleh manfaat ganda, yakni bekerja di sektor industri sekaligus menjadi pemilik lahan produktif.

"Ini sebenarnya keinginan juga dari Bapak Presiden (Prabowo Subanto) agar pemilik lahan itu tetap masyarakat. Jadi jangan disewa-sewakan ke investor, supaya ada kedaulatan. Sehingga nanti pemilik lahannya adalah masyarakat," tambahnya.

Meski demikian, Iftitah mengakui masih ada tantangan utama dalam pengembangan kawasan transmigrasi, yakni keterbatasan akses modal, teknologi, serta off-taker atau pembeli hasil produksi.

"Untuk apa kita meminta para transmigran menanam padi kalau setelah panen raya tidak jelas siapa pembelinya? Karena itu nanti kami akan 'kawinkan' antara transmigran dengan dunia usaha dalam wadah transmigrasi swakarsa berbantuan," tambah dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan arah pembangunan transmigrasi bukan hanya menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), melainkan justru industri skala besar. Ia juga berencana mengunjungi Jepang untuk menarik minat investor asing agar berinvestasi di kawasan transmigrasi.